Ujian Sekolah lewat Smartphone, Pemkot Luncurkan Edubox Smart School

Ujian Sekolah lewat Smartphone, Pemkot Luncurkan Edubox Smart School

Ujian Sekolah lewat Smartphone, Pemkot Luncurkan Edubox Smart School
Ujian Sekolah lewat Smartphone, Pemkot Luncurkan Edubox Smart School

CICENDO – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meluncurkan Edubox Smart School di 25 sekolah. Edubox tersebut dinilai bisa menghemat anggaran hingga Rp 30 miliar.

Pria yang karib disapa Emil ini mengatakan, perangkat lunak Edubox

tersebut membuat belajar mengajar lebih menyenangkan. ”Jadi tidak mengandalkan jaringan internet luar. Keuntungan banyak, menghemat Rp 30 miliar per tahun,” kata Emil kepada wartawan usai peluncuran Edubox Smart School di SMPN 1 Bandung, Jalan Kesatriaan, kemarin (1/11).

Emil mengungkapkan, banyak hal yang bisa dihemat dan dipermudah dengan sistem Edubox tersebut. Seperti keuntungannya dalam program ini bisa menghemat anggaran Rp 30 miliar per tahun dari biaya ujian yang sifatnya dengan kertas.

”Ujian sekarang bisa dengan HP kira-kira begitu. Yang tidak punya

smartphone nanti ujiannya di laboratorium menggunakan komputer yang disediakan sekolah. Tapi 90 persen menurut penelitian rata-rata sudah punya smartphone sehingga ujiannya bisa di situ,” jelas Emil.

Emil menambahkan, selain urusan belajar mengajar, dengan sistem Edubox, siswa yang berniat membolos bisa diketahui. Sebab GPS yang ada ada ponsel teregistrasi di sistem sekolah. Dengan demikian kepala sekolah, wali kelas, orang tua, bisa tahu anaknya di mana dengan di saat jam sekolah . ”Dengan begitu, anak-anak yang bolos itu pasti ketahuan tidak sedang berada di lokasi,” ujar Emil.

Emil menambahkan, guru bisa diuntungkan dengan pengaplikasian sistem

ini. Guru tidak perlu lagi memeriksa kertas hasil ujian. Karena dengan cara ini, guru juga bisa punya setengah juta soal ujian. Saking banyaknya maka tiap anak ujiannya beda-beda. ”Sehingga tidak ada lagi yang bisa mencontek, hasil ujiannya langsung diketahui. Jadi guru tidak perlu lagi memeriksa kertas ujian yang jumlahnya puluhan, ratusan,” terangnya.

”Dengan sistem Edubox, ke depan siswa juga tidak perlu buku-buku dan tidak perlu foto copy bahan pelajaran. Semua bahan ajar pelan-pelan ditransfer jadi e-book. Jadi anak-anak juga bisa baca di situ,” pungkasnya.

 

Sumber :

https://weareglory.com/teks-eksposisi/

Berawal Kebiasaan Menteri Baru Kebijakan Baru

Berawal Kebiasaan Menteri Baru Kebijakan Baru

Berawal Kebiasaan Menteri Baru Kebijakan Baru
Berawal Kebiasaan Menteri Baru Kebijakan Baru

DIPROTES sekencang apapun, kebijakan sekolah lima hari oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah pasti tetap digulirkan. Jika dirunut ke belakang, kebijakan ini buah dari kebiasaan menteri baru membawa gagasan baru. Penerapan sekolah lima hari yang bertahap, diharap langgeng meskipun ada pergantian kabinet 2019 nanti.

Wacana pemberlakuan sekolah sehari penuh dilontarkan Mendikbud Muhadjir Effendy pertama kali pada Agustus 2016. Tepat sebulan setelah dia dilantik menjadi Mendikbud menggantikan Anies Baswedan. Pengamat pendidikan Jejen Musfah mengatakan rencana pemberlakuan sekolah lima hari, kemudian populer dengan sebutan full day school, memang telah berkembang sejak tahun lalu.

’’Sepertinya sudah sunnatullah menteri baru membawa kebijakan baru,’’

katanya di Jakarta kemarin. Pria yang menjabat sebagai Ketua Program Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan, ada fakta bahwa pernyataan ganti menteri ganti kebijakan itu memang berlaku.

Perilaku ganti menteri ganti kebijakan itu didasari oleh banyak faktor. Diantaranya adalah seorang menteri merasa dituntut untuk menghadirkan program yang inovatif, baru, dan kreatif. Tidak mungkin seorang menteri hanya meneruskan program menteri sebelumnya tanpa ada program baru.

’’Menteri yang tidak membawa kebaruan, baik itu program atau kebijakan,

dianggap tidak ada prestasinya,’’ katanya. Padahal menurut Jejen untuk dunia pendidikan tidak bisa serta merta menjalankan kebiasaan ganti menteri ganti kebijakan. Sebab urusan pendidikan itu menyangkut sekitar 50 juta murid dan 3 jutaan guru.

Jejen menjelaskan kebijakan apapun di dunia pendidikan, tidak akan bisa

dilakukan secara serentak. Termasuk penerapan sekolah selama delapan jam sehari. Sebab ketimpangan sekolah di Indonesia masih terjadi sampai saat ini. Kebijakan sekolah delapan jam sehari bisa jadi baik di sekolah tertentu. Tetapi di sekolah lainnya kebijakan tersebut mustahil diterapkan.

’’Contohnya di sekolah yang menjalankan dua sift. Ada yang masuk pagi dan siang,’’ tuturnya. Dipola seperti apapun, cukup kesulitan siswa di sekolah dua sift itu untuk masuk bersamaan. Sebab infrastruktur kelasnya terbatas. Kemudian gurunya juga terbatas.

Baca Juga :

PPDB SMA/SMK Dilakukan Online

PPDB SMA/SMK Dilakukan Online

PPDB SMA SMK Dilakukan Online
PPDB SMA SMK Dilakukan Online

SUMEDANG – Proses penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat

SMA/SMK sederajat untuk tahun ajaran 2017/2018 sedikit berbeda. Pasalnya, pendaftaran dilakukan secara online.

Untuk jalur akademik akan diseleksi berdasarkan hasil ujian sekolah dan ujian nasional. Setiap sekolah juga memiliki passing grade untuk menyeleksi para calon siswa.

Sementara untuk jalur afirmasi, diperuntukkan kepada calon siswa yang

memiliki kriteria khusus non akademik. Seperti siswa tidak mampu, siswa berprestasi, dan lainnya.

“Untuk tanggal 3 sampai 8Juli 2017 penerimaan siswa jalur akademik dengan kuota 238 siwa. Meskipun begitu kemungkinan pendaftar bisa mencapai 600 orang siwa,” kata Sekretaris PPDB SMAN Tanjungsari, Jajang S.Pd kepada Jabar Ekspres, kemarin.

Sesuai arahan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat PPDB di SMAN

Tanjungsari pendaftaran melalui online. “Demi kelacaran pendaftaran secara online panitia membantu dengan mengonlinekan calon peserta didik baru,” terangnya.

Meskipun begitu hari pertama pembukaan jalur akademik berjalan dengan lancar semua siswa yang mendaftar sudah terdaftarkan dengan baik secara online.

 

Sumber :

https://rollingstone.co.id/

14.402 Ruang Kelas SD Rusak Berat

14.402 Ruang Kelas SD Rusak Berat

14.402 Ruang Kelas SD Rusak Berat
14.402 Ruang Kelas SD Rusak Berat

JAKARTA – Sarana dan prasarana menjadi salah satu penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Sayangnya, hingga kini masih banyak sekolah dengan ruang kelas yang tidak layak. Bahkan, mayoritas rusak berat.

Berdasar data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk tingkat sekolah dasar (SD) misalnya, dari 26.401 sekolah yang tersensus, sebanyak 14.402 ruang kelas rusak berat. Mulai dinding-dinding rusak hingga atap terancam roboh.

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud Wowon Widaryat menyampaikan, jumlah tersebut bisa terus bertambah karena ada sekitar 148 ribu SD di Indonesia.

Belum lagi, ada perubahan sistem pengawasan yang kini diterapkan

Kemendikbud untuk memantau kondisi sekolah secara menyeluruh. Yakni, dengan sistem sensus pada satu per satu SD. ”Yang dulu diketahui sebatas permukaan atau jenis kerusakan tanpa tahu seberapa parah, mulai tahun lalu kita ubah,” tutur Wowon saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Sensus tersebut melibatkan para murid SMK jurusan teknik bangunan. Ada sekitar 611 SMK dan 6 ribu siswa yang dilibatkan dalam pengawasan kondisi sarana dan prasarana sekolah tersebut. Selain mengetahui kondisi di lapangan, kerja sama itu bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa SMK untuk terjun langsung. Siswa bisa menerapkan apa yang mereka peroleh di sekolah. Mulai menganalisis kerusakan, mengategorikan, hingga memasukkan data ke sistem terpadu.

Dengan sistem itu, kondisi sarana dan prasarana sekolah bisa diketahui

lebih riil. Untuk data sementara saja, menurut dia, jumlah kelas rusak meningkat tajam jika dibandingkan dengan tahun lalu. Sebab, tahun lalu hanya ada 4.061 ruang kelas rusak yang berhasil terekam. Itu diperoleh dari laporan pemda. ”Kita juga kaget, ternyata jauh lebih banyak. Yang dulu tidak tampak sekarang jadi terlihat,” ujarnya.

Buruknya pendataan pemda, lanjut dia, kembali terlihat saat pengajuan DAK untuk perbaikan sekolah. Saat dimintai data detail kerusakan sekolah, hampir seluruh pemda tidak memilikinya. Padahal, sejatinya pengawasan dan pembinaan keberlanjutan sarana dan prasarana sekolah menjadi tanggung jawab pemda sepenuhnya. Pusat hanya bertugas membantu.

Meski begitu, pemerintah pusat tetap turun tangan. Tahun ini

Kemendikbud sudah menganggarkan dana Rp 1,4 triliun untuk program renovasi ruang kelas. Dia mengakui, jumlah itu jauh dari harapan.

 

Sumber :

https://voi.co.id/

Masalah yang Melatarbelakangi Sistem Pendidikan Indonesia

Masalah yang Melatarbelakangi Sistem Pendidikan Indonesia

Tak terdapat salahnya andai masyarakat hendak tahu tentang edukasi yang terdapat di Indonesia. Justru rasa hendak tahu masyarakat mengenai dunia edukasi Indonesia bakal lebih sangat menolong perkembangan edukasi Indonesia ke depannya. Hal ini menilik peran masyarakat sebagai konsumen dan pengawas dunia edukasi di samping pemerintah.

Dan laksana yang tidak sedikit beredar kini ini, bahwa Indonesia tidak bisa menghadirkan pertumbuhan dalam dunia pendidikan sebab ada sekian banyak macam masalah yang menjadi latar belakangnya. Apa saja masalah yang sebetulnya melatarbelakangi dunia edukasi yang terdapat di Indonesia? Berikut informasi yang mesti anda telaah dan sebetulnya harus anda cari penyelesaian tepatnya kini ini. Yuk simak!

Masalah yang Melatarbelakangi Sistem Pendidikan Indonesia

Sistem pemerataan edukasi Indonesia
Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan gedung sekolah dan pun gedung baru utamanya pada jenjang edukasi dasar dan menengah tengah berlalu dilakukan. Hanya saja yang terjadi pemerataan mendapatkan peluang pendidikan untuk anak – anak Indonesia masih perlu dianalisis lagi dan masih butuh dikembangkan lagi secara bertahap. Mungkin akibat ini masih belum terasa di Pulau Jawa sebab memang Pulau Jawa lebih maju dikomparasikan pulau beda di Indonesia.

Dan yang semakin bisa dirasakan ialah di sekitar area Papua, Kalimantan, Belitung yang seluruh hal tentang edukasi dan akses edukasi terasa sulit. Ini yang pun menjadi di antara bukti bahwa sebenarnya edukasi di Indonesia belum benar – benar menjangkau titik pertumbuhan yang positif. Salah satu penyelesaian untuk urusan ini ialah adanya sistem pemetaan dalam edukasi dan pun wajib belajar yang sudah ditentukan pemerintah terdapat baiknya didukung dengan pendanaan pemerintah guna siswa tidak cukup mampu.

Relevansi pendidikan
Awalnya memang pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga sekolah dinilai tidak relevan dengan tuntutan didalam dunia kerja. Lowongan kerja yang diperlukan tidak terpenuhi oleh alumni sekolah. Karena tersebut khususnya tingkat SMU ada pun yang namanya SMK dimana disana murid dapat memilih mana jurusan yang diharapkan sesuai dengan minat, bakat dan pun sasaran kerja yang hendak dicapai.

Anak – anak yang memang orientasinya kuliah bisa melanjutkan di tingkat SMA sedangkan anak – anak yang memang orientasinya kerja pasti perlu guna melanjutkan di tingkat SMK agar bekal ke lingkungan kerja dapat diserap secara lebih intens dan lebih baik lagi.

Kualitas pendidikan
Kualitas memang mesti diserahkan dalam edukasi dan ini menjadi sebuah aspek dalam dunia edukasi yang tidak bisa ditawar – tawar. Berbagai inovasi dalam dunia pendidikan lantas disempurnakan. Dan di antara yang sangat terbaru dalam dunia pendidikan ialah pendekatan secara saintifik dalam pembelajaran. Nantinya menunjukkan siswa pada proses bagaimana menemukan ilmu pengetahuan.

Efisiensi pendidikan
Proses edukasi yang tepat guna memang dinilai bakal dapat menolong peningkatan kualitas pendidikan. Karena tersebut inovasi edukasi harus berorientasi pada bagaimana tata seperti pembelajaran di sekolah. Dan ini pun turut menjadi tuntutan supaya efisiensi edukasi akan bisa diwujudkan nantinya.
Demikian tidak banyak informasi mengenai Masalah yang Melatarbelakangi Sistem Pendidikan Indonesia. Mari anda telaah lagi dan tolong pemerintah untuk membenahi diri dalam tatanan pendidikan. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat.

Sumber : https://buttonspace.com/for/www.pelajaran.co.id

Masalah Pendidikan Indonesia yang Tak Pernah Tuntas

Masalah Pendidikan Indonesia yang Tak Pernah Tuntas

Walaupun masalah korupsi telah ditangkap oleh petugas KPK dan selalu berjuang diperbaiki dengan pemilihan aparat – aparat yang bersih tetapi tetap saja Indonesia seolah stagnan di situ saja tanpa tidak sedikit perkembangan yang berarti. Aparat yang bertugas seolah tak pernah dapat mengatasi sekian banyak masalah lapangan yang terjadi. Bukan melulu soal korupsi tetapi pun soal sistem edukasi yang berlaku di Indonesia.

Sampai ketika ini dana edukasi masih terkesan tidak layak, belum lagi kinerja guru yang berlabel “tanpa tanda jasa” lantas membuatnya tidak menemukan penghargaan atas “gaji” yang terbaik sampai-sampai pelayanan pendidikan pun biasa – biasa saja. Itu di antara masalah yang terjadi dan menjadi problematika yang tidak sedikit dibicarakan di lingkungan masyarakat terbawah. Belum lagi masih tidak sedikit ketimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan sampai menimbulkan masalah di babak – babak baru yang tak pernah usai meski presiden telah berganti – ganti. Disini ayo kita coba kupas tentang masalah edukasi Indonesia yang tak pernah tuntas dan semestinya dirapikan oleh petugas negara. Simak kabarnya

Masalah Pendidikan yang Tak Pernah Tuntas

Kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan
Kesenjangan sosial memang menjadi soal yang sangat urgen di negeri ini. Dan urusan ini yang pun menjadi penyebab tingkat edukasi antar satu provinsi dan provinsi beda begitu tidak sebanding. Jika memang bercermin di lokasi yang terdapat di Pulau Jawa, laksana halnya di DKI Jakarta, Jawa Barat dan pun Yogyakarta memang disana edukasi sudah paling baik. Dan hal bertolak belakang kalau anda lihat edukasi yang terdapat di Bangka Belitung atau di Kalimantan atau wilayah lain dimana disana bahkan infrastrukturnya saja tidak begitu memungkinkan.

Sistem Ujian Nasional
Masalah beda yang pun kemungkinan hadir dalam edukasi yang terdapat di Indonesia yakni sistem ujian nasional. Dimana Dosen UIN Sunan Ampel dan Ketua Majelis Dikdasmen pun mengatakan bahwa seluruh pihak turut mesti aktif dan berkomitmen atas ujian nasional supaya tidak terjadi kesimpangsiuran dalam tata seperti ujian nasional yang diadakan bersamaan dan serentak di negeri ini.

Berdasarkan keterangan dari Biyanto pribadi, bahwa capaian nilai anak dalam ujian nasional sebetulnya bukan destinasi utama dari pendidikan. Dan ujian ini pun harus dicerna sebagai di antara tahapan yang mesti dilewati siswa guna menapaki jenjang edukasi yang selanjutnya. Karena tersebut sebenarnya dalam ujian nasional anak mesti konsentrasi berlaku jujur. Tak butuh malu dengan nilai yang tidak cukup baik atau lebih rendah dari rekan – teman, yang urgen jujur.

Infrastruktur edukasi yang tidak cukup memadai
Ada tidak sedikit infrastruktur yang sebetulnya sangat urgen tetapi pun masih belum digenapi sehingga menciptakan sistem edukasi tidak terselenggara dengan lancar. Ini yang sebetulnya harus dirapikan kembali oleh pemerintah.

Demikian tidak banyak informasi mengenai Masalah Pendidikan yang Tak Pernah Tuntas. Semoga menjadi informasi yang berfungsi untuk Anda.

Sumber : http://av1611.org/newslink.php?news_link=http%3A%2F%2Fwww.pelajaran.co.id

Reformasi Perencanaan Tata Ruang Kota

Reformasi Perencanaan Tata Ruang Kota

Reformasi Perencanaan Tata Ruang Kota
Reformasi Perencanaan Tata Ruang Kota

Terdapat hubungan yang sangat erat antara masyarakat terhadap ruang sebagai wadah kegiatan. Kota sebagai tempat terpusatnya kegiatan masyarakat, akan senantiasa berkembang baik kuantitas maupun kualitasnya, sesuai perkembangan kuantitas dan kuali-tas masyarakat. Hal tersebut merupakan indikator dinamika serta kondisi pembangunan masyarakat kota tersebut berserta wilayah di sekitarnya.

Disadari bahwa berbagai macam usaha pembangunan di kota telah dilaksanakan di Indonesia selama ini. Namun secara umum diketahui pula bahwa di balik hasil pembangunan fisik kota yang menunjang kesejahteraan masyarakat, tidak sedikit pula dampak pembangunan yang dirasa merugikan kehidupan (fisik dan psikhis) masyarakat.

Berkurangnya lahan pertanian subur di sepanjang jalur transportasi, banjir-banjir lokal karena tersumbatnya saluran drainase oleh sampah, galian-galian pipa dan kabel yang tidak kunjung selesai dan lain-lain yang semua itu sebagai akibat pembangunan yang dilaksanakan tidak secara terpadu antara satu sektor dengan sektor lainnya. Di samping itu izin pembangunan yang direkomendasikan Pemerintah Daerah sering tidak terpadu dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Seperti daerah hijau (sebagai penyangga) diijinkan untuk daerah permukiman.

Hasil penelitian menunjukkan adanya kecenderungan bahwa di daerah perkotaan (khususnya di kota-kota besar) terjadi: (a) penurunan persentase rumah tangga terhadap rasa aman dari tindak kejahatan; (b) peningkatan jumlah pengangguran dan jumlah kriminalitas oleh kelompok pemuda. Keadaan yang demikian ini semakin meningkat pada akhir-akhir ini, terutama disebabkan oleh kondisi perekonomian nasional yang semakin terpuruk, yang berakibat begitu besarnya pemutusan hubungan kerja (PHK), perkelahian antar kelompok preman, dan terhentinya pelaksanaan proyek-proyek besar.

Keadaan sebagai tergambar di atas telah merupakan keadaan yang umum di negara-negara berkembang sebagai akibat dari pembangunan lebih berorientasikan pada daerah perkotaan. Dengan pola pembangunan yang demikian menjadikan laju urbansisasi berjalan dengan cepatnya. Namun urbanisasi tersebut tidak dibarengi perubahan pola pikir masyarakat dari perdesaan menjadi pola pikir perkotaan. Keadaan seperti ini justru merugikan para urbanisan sendiri, yang akibatnya menjadi beban masyarakat kota pada umumnya, dan pengelola kota pada khususnya. Hal tersebut tercermin dari lebih tingginya persentase penduduk miskin di daerah perkotaan.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa secara nasional persentase jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan (17,6 %) dan di daerah perdesaan (14,2 %), sedang di wilayah P. Jawa dan Bali nasional persentase jumlah penduduk miskin di perkotaan: 18,5 %, sedang di perdesaan 12,5 %). Hal ini diperkirakan karena besarnya laju urbanisasi (3,38 %) di daerah perkotaan, yang pada umumnya dilakukan oleh mereka yang belum memiliki ketrampilan khusus sebagai modal menghadapi persaingan antar masyarakat perkotaan.

Baca Juga : 

HUBUNGAN HERMENEUTIK DENGAN ILMU – ILMU LAINNYA

HUBUNGAN HERMENEUTIK DENGAN ILMU – ILMU LAINNYA

HUBUNGAN HERMENEUTIK DENGAN ILMU – ILMU LAINNYA
HUBUNGAN HERMENEUTIK DENGAN ILMU – ILMU LAINNYA

1. Hermeneutik dan Epistemologi
Hermeneutik dan epistemologi ditinjau dari dimensi peran yang berhubungan dengan makrifat dan pemahaman manusia, keduanya mempunyai hubungan yang dekat. Tapi kedua ilmu ini juga tidak bisa dikatakan satu, atau salah satu dari keduanya dikembalikan pada lainnya (dasar yang lainnya). Sebab hermeneutik adalah menjelaskan tentang metode mendapatkan pemahaman, syarat-syarat serta kaidah-kaidahnya; sedangkan epistemologi mempunyai permasalahan lain seperti:
a. Apakah pemahaman dan pengetahuan manusia fitri dan apriori, atau hissi (panca indra), empirik dan aposteriori, dan atau kedua-duanya dari itu?
b. Apa ukuran kebenaran dan kesalahan, hakikat dan bukan hakikat?
c. Hubungan apa yang terjadi antara subyek dan obyek?
d. Apa yang menjadi wasilah makrifat manusia? Akal, hissi atau wijdân ( hati nurani) atau semuanya?
Permasalahan-permasalahan di atas tidaklah dibahas dalam hermeneutik. Memang terkadang dalam epistemologi masalah syarat dan penghalang mendapatkan pengetahuan juga dibahas, pembahasan seperti ini juga bisa dikembangkan dalam hermeneutik, sebab itu pada dasarnya pembahasan ini mempunyai warna hermeneutik.

2. Hermeneutik dan Logika
Kedua ilmu ini dari sisi mengajarkan cara berfikir dan memahami adalah satu. Tetapi ilmu logika dengan berdasarkan batasan-batasan yang dimiliki sebagai ilmu alat, merupakan persiapan ilmu, di mana di seluruh metode-metode pemikiran dan ilmiah menjadi tolok ukur. Dan hal ini tidak terlepas (berlaku juga) pada seluruh metode-metode hermeneutik yang beraneka ragam, sebab dalam posisi mengambil konklusi dan berargumen, hermeneutik tidak bisa terlepas dari menggunakan salah satu dari metode-metode ilmu logika, apakah itu hermeneutik yang berdasar (berfokus) penyusun, berdasar teks, atau berdasar penafsir.
Dengan kata lain dalam ilmu hermeneutik terdapat pandangan bahwa suatu teks tertulis, dan tafsiran suatu karya seni, atau bahkan dalam suatu fenomena natural berlaku syarat-syarat atau kaidah-kaidah, dimana hal itu berhubungan dengan pandangan dunia penyusun, dan atau syarat-syarat natural serta sosiologi dimana karya tersebut dihasilkan, dan atau keadaan, ruh serta syarat-syarat pemikiran dan kebudayaan si penafsir. Pengaruh apa yang diberikan (positif atau negatif) terhadap penafsiran dan pemahaman manusia? Tapi adapun bagaimana karya-karya manusia mendapatkan sistem keteraturan dan bagaimana dari mukadimah-mukadimah (premis-premis) dihasilkan konklusi tidaklah dijelaskan dalam ilmu hermeneutik, dan ini merupakan tanggungjawab ilmu logika shuri (formal).

3. Hubungan Hermeneutik dengan Ilmu Bahasa (linguistik)
Dari satu sisi hermeneutik mempunyai hubungan dengan teks, sedangkan di sisi lain keberadaan teks tergantung pada bahasa. Maka, kedua ilmu ini memiliki hubungan yang kuat. Masalah ini juga dalam hermeneutik klasik dan juga dalam hermeneutik modern, lebih khusus pada hermeneutik Gadamer sampai Gadamer memandang bahwa bahasa tidak hanya sebagai wasilah pindahnya pemahaman tetapi juga pemberi keberadaan pemahaman, dengan kata lain dia memandang esensi pemahaman adalah bahasa.
Oleh sebab itu, ilmu hermeneutik dan ilmu bahasa mempunyai hubungan kuat, tetapi tetap keduanya merupakan ilmu yang berbeda sebab masing-masing mempunyai subyek, metode dan tujuan khusus. Pada hakikatnya ilmu hermeneutik mengambil pendapat dari ilmu bahasa, dengan kata lain ilmu bahasa terutama bagian yang membahas penggunaan dan struktur bahasa mempunyai hubungan dengan ilmu hermeneutik sebagaimana hubungan ilmu logika dengan ilmu hermeneutik.

4. Hermeneutik dan Ilmu Tafsir
Tidak diragukan bahwa di dunia Islam pandangan hermeneutik juga mewarnai pikiran-pikiran para ulama Islam. Sebab jika kita melihat bahwa Nabi Saw. beliau juga bertugas dan berperan sebagai penjelas dan penafsir al-Qur’an itu sendiri.
Allamah Thaba-thabai dalam menghubungkan ayat ini:
“Dan sesungguhnya Kami telah menurunkan dzikr (al-Qur’an) kepadamu, supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah Kami turunkan kepada mereka. Dan semoga mereka menjadi orang-orang yang berpikir” (Q.S: an-Nahl :44)
Kepada ayat:
“Sebagaimana Kami telah mengutus pada kamu seorang Rasul yang membacakan ayat-ayat Kami kepadamu dan mensucikan kamu serta mengajarkan kepada kamu kitab dan hikmah”
Berdalil dan berkata : Sejarah penafsiran dimulai pada zaman turunnya al-Qur’an.
Jadi sesudah turunnya al-Qur’an, kaum Muslimin dengan seksama memperhatikan pemahaman dan penafsirannya dan para sahabat Nabi Saw. menjadi penafsir dan orang yang mengetahui pada pemahaman dan maksud dari pada al-Qur’an, dimana Imam Ali As. merupakan yang terbaik di antara mereka.
Setelah berlalu zaman dan semakin jauh dari masa turunnya wahyu maka kebutuhan kaum Muslimin terhadap penafsiran, pemahaman dan maksud dari pada al-Qur’an, dirasakan lebih besar lagi. Dan ini menyebabkan perhatian ulama islam terhadap ilmu tafsir semakin tinggi sehingga melahirkan karya-karya tafsir yang banyak di dunia Islam.
Dalam sejarah Ilmu tafsir di dunia Islam terdapat tiga metode tafsir umum:
1) Tafsir al-Qur’an dengan riwayat.
2) Tafsir al-Qur’an dengan ilmu pengetahuan manusia

Pertamina Kirimkan Bantuan Mobil Tangki ke Sulawesi

Pertamina Kirimkan Bantuan Mobil Tangki ke Sulawesi

Pertamina Kirimkan Bantuan Mobil Tangki ke Sulawesi
Pertamina Kirimkan Bantuan Mobil Tangki ke SulawesiBaca Juga :

Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III mengirimkan sejumlah bantuan sarana distribusi BBM dan avtur ke Sulawesi untuk membantu penyaluran BBM ke masyarakat.

Bantuan tersebut terdiri dari 12 mobil tangki BBM, 1 mobil tangki avtur dan

26 orang awak mobil tangki. Semuanya dilepas pada Selasa (2/10) di TBBM Plumpang, Jakarta dan akan dikirim dengan menggunakan kapal.

Pelepasan tersebut dilakukan oleh GM Marketing Operation Region III Erry Widiastono dan Direktur Operasi Patra Niaga Made Adi Putra.

Erry menyampaikan, mobil tangki yang diberangkatkan ini berasal dari beberapa Terminal BBM yang ada di wilayah MOR III yaitu Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

“Jadi ada yang dari TBBM di Ujung Berung, Padalarang, Balongan hingga

Tasik. Mobil tangki ini akan dikirim ke Makassar dan Pare-Pare menggantikan mobil tangki disana yang sudah dikirim membantu Sulawesi Tengah,” ujarnya.

Selain Mobil Tangki dan AMT yang diberangkatkan hari ini, sebelumnya MOR III juga telah mengirimkan 4 unit mobil tangki kapasitas 5KL pada Senin (1/10) tujuan Palu.

Tak hanya itu, pada Minggu (30/9) Pertamina MOR III juga telah

mengirimkan beberapa perlengkapan distribusi yaitu 22 dus pompa engkol, 2 box nozzle dan 20 pcs selang BBM.

“Dengan adanya bantuan ini maka penyaluran BBM di Sulawesi akan semakin lancar. Karena tim Pertamina yang sudah berada di sana telah mengupayakan maksimal untuk penyaluran BBM ke masyarakat,” tambahnya.

 

Baca Juga :

Kelabakan Guru Honorer Mogok

Kelabakan Guru Honorer Mogok

Kelabakan Guru Honorer Mogok
Kelabakan Guru Honorer Mogok

Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bandung berharap wacana mogok mengajar dan bekerja para guru honorer kategori 2 tidak terjadi. Sebab, jika para guru honorer ikut mogok massal maka proses belajar mengajar di kelas terhenti.

Kepala Disdik Kabupaten Bandung, H. Juhana meminta para guru di Kabupaten Bandung tidak perlu mengikuti mogok mengajar secara massal. Dia meminta agar pemerintah pusat mempertimbangkan kembali agar status mereka bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dia berharap, apabila tidak ada peluang guru honorer bisa menjadi PNS maka pemerintah diharapkan bisa membuat kebijakan yang berpihak kepada guru honorer. Mereka sudah banyak yang lama mengabdi di sekolah.

“Dengan banyaknya tenaga honorer yang masa kerjanya sudah lama, wajar kalau mereka berharap diangkat secara otomatis tanpa ada persyarakat. Apalagi dibatasi usia,” jelas Juhana kepada wartawan kemarin. (5/9).

Sementara itu, beberapa waktu yang lalu beredar surat Front Pembela Honorer Indonesia memberitahukan kepada seluruh guru honorer agar mogok mengajar secara massal. Sejak 15 Oktober hingga 31 Oktober mendatang atau kurang lebih 14 hari kerja.

Saat dikonfirmasi, Ketua Forum Guru Honorer Sekolah (FGHS) Kabupaten

Bandung, Toto Ruhiat mengungkapkan pihaknya mendengar seruan mogok massal mengajar tersebut. Namun, pihaknya mungkin belum mengikuti seruan tersebut sebab di forum terdapat banyak afiliasi.

“Iya benar, ada seruan mogok massal. Kita mungkin belum mengikuti mogok akan lebih ke pendekatan dialog karena ada berbagai afiliasi,” jelasnya

Dirinya bersama ribuan honorer di kabupaten Bandung berharap

pemerintah melalui Menpan RB bisa mengevaluasi dan mempertimbangkan terkait aturan formasi CPNS khususnya bagi tenaga honorer K2.

Lebih lanjut Toto meminta agar Bupati Bandung, Dadang M Naser mengeluarkan surat keputusan yang memudahkan guru honorer bisa mendapatkan dana sertifikasi.

Saat ini, para guru honorer hanya memperoleh surat penugasan yang

ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung untuk penyaluran dana bos dan NUPTK.

“Guru honorer banyak yang sudah PPG dan untuk mendapatkan (dana) sertifikasi maka harus ada SK dari kepala daerah,” jelasnya

 

Sumber :

https://nashatakram.net/