Siklame, Solusi Mudah Bayar Pajak Reklame

Siklame, Solusi Mudah Bayar Pajak Reklame

Siklame, Solusi Mudah Bayar Pajak Reklame
Siklame, Solusi Mudah Bayar Pajak Reklame

Peningkatan jumlah reklame, khususnya di wilayah Surabaya, kerap menimbulkan permasalahan baru. Pasalnya, hal ini seringkali tidak diimbangi dengan pajak pemasukan reklame ke pemerintah. Beranjak dari masalah tersebut, tiga mahasiswa dari Departemen Teknik Komputer ITS menciptakan aplikasi Siklame sebagai solusinya.

Ketiga mahasiswa tersebut adalah Yusuf Umar Hanafi, Dito Prabowo dan Wahyu Santoso. Ketua tim aplikasi siklame, Yusuf Umar Hanafi menjelaskan bahwa penyebab dari masalah pajak reklame ini lantaran kurangnya kesadaran dari pihak pembayar pajak. “Untuk itu perlu adanya petugas yang dikerahkan guna mendata apakah pajak reklame sudah dibayarkan atau mengecek jangka waktu berlakunya pajak tersebut,”ujarnya.

Seperti diketahui, pendataan pajak reklame oleh petugas saat ini masih

berbasis paper sehingga membutuhkan proses yang cukup lama. “Bayangkan jika di setiap daerah terdapat lebih dari 10 reklame, petugas akan kesulitan untuk mendatanya sekaligus memakan banyak waktu,” tutur mahasiswa yang biasa disapa Yusuf ini.

BACA JUGA – Tingkatkan Standar Mutu, BAN-PT Lakukan Perubahan Akreditasi

Dengan diciptakannya aplikasi Siklame ini, lanjutnya, tentu akan

memberikan kemudahan bagi petugas dalam melakukan pendataan reklame. Prosesnya dimulai dari pihak reklame mengajukan izin ke dinas yang terkait. Kemudian pihak dinas memasukkan data reklame yang diizinkan untuk dipasang. Petugas hanya perlu memverifikasi data sesuai dengan input data dari dinas.

”Kemudahannya di sini dari segi verifikasinya, petugas cukup memberikan

tanda centang di aplikasi Siklame. Selanjutnya petugas men-survey apakah lokasi reklame yang dipasang sudah sesuai dengan data yang telah di-input sebelumnya di dinas,” papar Yusuf.

 

Sumber :

https://jicsweb1.dom.edu/ICS/Resources/Offices_-_Departments/Welcome_and_Information_Desk/ELS_-_English_Language_School/Forums.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=bd529565-edba-472b-a678-1e14e030858b

Mahasiswa Arsitektur Perlu Kenal UU Arsitek

Mahasiswa Arsitektur Perlu Kenal UU Arsitek

Mahasiswa Arsitektur Perlu Kenal UU Arsitek
Mahasiswa Arsitektur Perlu Kenal UU Arsitek

Lulus mengenyam kuliah sarjana dan langsung mengemban gelar arsitek bukanlah perkara mudah. Pasalnnya masih banyak yang harus dipelajari oleh arsitek muda. Oleh karena itu untuk mematangkan persiapan menjadi arsitek, digelarlah seminar Arsitektur Pasca Kampus (ARCAMPUS) 2018 oleh Departemen Arsitektur Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, pada Jumat (23/03).

ARCAMPUS kali ini mengangkat tema Regulation Creativity Featuring.

Pembicara yang dihadirkan ialah Ir Hari Sunarko IAI AA, ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Jawa Timur, dan Muhammad Siraj Darami ST, salah satu alumni Departemen Arsitektur ITS.

Hari Sunarko dalam kesempatan tersebut mengenalkan mahasiswa Departemen Arsitektur ITS pada Undang Undang (UU) arsitek di Indonesia yang baru saja diresmikan setahun lalu. Munculnya regulasi pertama yang mengatur profesi arsitek di Indonesia ini, mendatangkan dua prespektif berlawanan. Baik dari para profesional maupun dari akademisi termasuk mahasiswa. “UU arsitek ini ada yang menanggapinya sebagai kesempatan, dan juga sebagai hambatan,” ujarnya.

BACA JUGA – Dua Hal Penting Dipersiapkan Saat Melamar Kerja

Dalam UU RI Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek dijelaskan ada beberapa

hal pokok yang perlu digaris bawahi. Mulai dari organisasi induk arsitek di Indonesia, alur keanggotannya, standarisasi dan sertifikasi seorang arsitek, dan juga sanksi bagi arsitek. Selain itu juga ada bagian yang menjelaskan soal keberadaan arsitek asing di Indonesia ke depannya. Hingga hal tersebut kemudian menjadi sebuah kekhawatiran bagi para profesional dan calon arsitek di Indonesia.

Sebenarnya hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan, apalagi oleh mahasiswa yang nantinya akan jadi calon arsitek. Menurut pendiri HNK architect ini, penyusunan UU arsitek telah banyak melakukan pertimbangan baik dari kalangan pemerintah maupun pihak-pihak yang punya kapabilitas di dunia arsitektur. “Perlu diketahui, ada arsitek jebolan Arsitektur ITS yang turut andil dalam perancangan UU ini,” jelas pria yang juga merupakan Departemen Arsitektur ITS tersebut.

Disamping mengenalkan UU arsitek kepada mahasiswa, ARCAMPUS tahun

ini juga memberikan ilmu terkait bagaimana menyiapkan potorfolio dan Curriculum Vitae (CV) yang baik untuk nantinya memasuki dunia kerja. Muhammad Siraj Darami ST,menjelaskan bahwa seorang mahasiswa arsitektur meski punya keterampilan dalam menyusun portofolio dan CV.

“Portofolio menunjukan pemikiran dan kemampuan komunikasi kita akan bidang ilmu kita. Sedangkan CV adalah media promosi diri,” ungkap mantan ketua Himpunan Mahasiswa Arsitektur ITS tahun 2014/2015 ini.

 

Sumber :

https://compass.centralmethodist.edu/ICS/Academics/OTA/OTA107__CM16/SPRG_2017_UNDG-OTA107__CM16_-A/Blog_1.jnz?portlet=Blog_1&screen=View+Post&screenType=next&&Id=b948ea76-a5ee-408e-91d5-4d8dedc1a018

Nenek 72 tahun Hadapi Vonis, Akankah Dibebaskan

Nenek 72 tahun Hadapi Vonis, Akankah Dibebaskan

Nenek 72 tahun Hadapi Vonis, Akankah Dibebaskan
Nenek 72 tahun Hadapi Vonis, Akankah Dibebaskan

Dengan alasan kemanusiaan, vonis Marsiyah (72) dipercepat. Nenek yang telah bungkuk asal Purwokerto itu akan diputus bersalah atau tidak, Rabu pagi ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Iya, langsung tuntutan. Tidak pakai replik-duplik. Saksi juga cuma satu kali sidang,” kata pengacara Marsiyah, Ermelina Sengereta saat berbincang dengan detikcom, Rabu (16/6/2010).

Sebelumnya, jaksa tunggal Novika Muzairah menuntut Marsiyah 5 bulan penjara karena melanggar pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan. Novika meyakini Marsiyah telah mencakar dan menjambak adik menantunya, Febriyanti. Tindakan itu dibantu oleh anak Marsiyah, Yuswati yang juga ikut di gelandang ke pengadilan. Namun tudingan itu buru-buru ditampik.

“Tindakan itu tidak benar. Justru sebaliknya, salah satu saksi Halailah mendengar teriakan minta tolong Marsiyah karena dijambak oleh Febriyanti,” ucap Marlonsius Sihaloho, salah satu pengacara Marsiyah saat membacakan pembelaan pekan kemarin.

Bagi majelis hakim, titik pangkal perkara berada pada Febri. Sikapnya yang kurang sopan dan main nyelonong masuk rumah Yuswati membuat Marsiyah yang tengah berada di rumah menjadi geram. Saat ditegur, bukannya minta maaf justru balik marah dan menimbulkan percekcokan, adegan cakar-cakaran.

“Tidak boleh mau masuk ke rumah orang lain tanpa izin. Termasuk ke kamar orang lain, harus izin ke yang punya. Kalau anak saya masuk tanpa izin ke kamar saya, saya marah. Dari sopan santun sudah tidak benar,” kata salah satu anggota majelis hakim saat memeriksa Febri.

Bagi Marsiyah, ia tidak menyangka cekcok sepele dirumahnya November tahun lalu akan berakhir di pengadilan. Dia berharap, hakim membebaskannya dan dapat pulang ke kampungnya di Purwokerto.

Baca Juga :

Modal Jadi Gubernur Rp 40 milyar. BEPnya Kapan

Modal Jadi Gubernur Rp 40 milyar. BEPnya Kapan

Modal Jadi Gubernur Rp 40 milyar. BEPnya Kapan
Modal Jadi Gubernur Rp 40 milyar. BEPnya Kapan

Seorang calon Gubernur, setidaknya mesti mengeluarkan dana Rp 40 milyar, untuk melakukan kampanye pencitraan agar sosoknya dikenal publik. Padahal gaji gubernur sebulan cuma Rp 8 juta.

Itulah gambaran yang diungkapkan Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA. Kepada Kompas Denny mengklaim telah memenangkan 17 calon gubernur dalam pemilu kepala daerah sejak tahun 2005 atau lebih dari 50 persen jumlah gubernur di seluruh Indonesia. Saat ini LSI sedang menangani dua calon gubernur yang sedang bertarung dalam Pilkada 2010. Denny berharap angka suksenya bisa mencapai 90%.

Semahal itu untuk biaya apa saja? Selain survei untuk mengetahui populasritas si kandidat, tentu saja untuk membayar konsultan politik, dan komunikasi pencitraan. Tak jelas benar apakah biaya sebesar itu juga termasuk ongkos lobi ke partai, agar bersedia menjadi kendaraan politik menuju kandidat gubernur. Yang pasti, menurut kompas, dari sejumlah itu 50% masuk ke kantong konsultan politik.

Apakah dengan biaya sebesar itu, garansi lolos jadi Gubernur? Tak ada yang berani menggaransi. Namun Denny seolah memastikan “Kalaupun ada yang kalah, itu karena tidak memenuhi komitmen dengan pembayaran sehingga ada beberapa program yang tidak jalan,” ujarnya. Konsultan politik dan kampanye pencitraan seolah bisa mengubah sosok kucing, menjadi singa, sang raja hutan.

Saat ini belum banyak lembaga konsultan Politik. Yang cukup dikenal adalah LSI, Fox Indonesia, selain itu ada Charta Politika yang dikomandani Bima Arya Sugiarto, serta Pol Mark Indonesia yang dibentuk oleh Eep Saefulloh Fatah. Tahun 2010 ini, sedikitnya ada sekitar 246 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dari jumlah tersebut, 7 (tujuh) Pilkada untuk Provinsi (Daerah Tingkat Satu) dan sisanya, sekitar 239 Pilkada Kabupaten/Kota (Daerah Tingkat Dua). Selain kandidat kepala daerah yang menjadi market konsultan politik, adalah partai politik. Tak heran tahun menjadi masa panen konsultan politik.

Masalah yang cukup serius, adalah konsultan politik, abai pada krendensial kliennya. Menurut Denny, paling tidak ada tiga syarat yang harus dimiliki oleh para calon apabila ingin bertarung dalam pilkada, yaitu terkenal, disukai, dan mempunyai dana. LSI juga pernah membantu seorang calon kepala daerah yang tidak terkenal, tetapi mempunyai dana yang besar. Bagaimana dengan moral? “Yang penting adalah calon tidak sedang di dalam penjara. Kalau masih tersangka saja, kami masih bisa membantunya untuk menang,” ungkap Denny. Nah lo.

Masalah yang berikutnya adalah bagaimana para kandidat kepala daerah ini bisa mengembalikan modal pencalonannya? Ibarat bisnis kapan break event pointnya? Gaji gubernur, menurut Sri Sultan Hamengku Buwono X, cuma Rp 8 juta per bulan, itu sudah termasuk tunjangan. Jika dihitung selama 5 tahun masa jabatan, maka seorang gubernur hanya bisa mengantongi uang halal dari gajinya sebesar Rp 480.000.000. Lantas kekurangan dalam pengembalian modal, gimana nutupnya?

Pada akhirnya mahalnya biaya politik di negeri ini, akan menjadi beban rakyat. Ekonomi biaya tiinggi di sektor usaha, pajak yang mahal, serta berbagai cara untuk meningkatkan PAD yang akan ditanggung rakyat. Pimpinan daerah yang sudah menghabiskan puluhan milyar dalam pencalonan tentu tak ingin menjadi miskin setelah terpilih.

Sumber : https://freemattandgrace.com/

Masyarakat Indonesia Dinilai Kecanduan Pornografi

Masyarakat Indonesia Dinilai Kecanduan Pornografi

Masyarakat Indonesia Dinilai Kecanduan Pornografi
Masyarakat Indonesia Dinilai Kecanduan Pornografi

Dari fakta yang ada, masyarakat Indonesia dinilai kecanduan pornografi. Ironisnya, mahasiswa dan anak sekolah menjadi konsumen terbesar situs maupun film esek-esek ini.

“Dari riset kami, di kota-kota yang banyak pelajar dan mahasiswanya justru yang paling banyak mengakses situs porno,” ujar Ketua Gerakan Jangan Bugil Depan Kamera, Peri Umar Farouk kepada detikcom, Selasa (15/6/2010) malam.

Peri menjelaskan urutan teratas adalah Yogyakarta, disusul Semarang, Medan dan Malang, baru Jakarta.

Kegemaran tersebut bisa dilihat dari statistik situs pencari google. Indonesia berada di urutan keempat dunia untuk kata pencarian sex atau seks. Selain itu Indonesia juga sering menduduki rangking nomor satu di situs-situs room chat berkamera khusus dewasa.

“Sejak 4 tahun terakhir, pengakses dari Indonesia juga sering mencari nama-nama idola seks dunia. Terutama dari Asia, seperti Miyabi, Rin Sakuragi dan nama-nama lainnya,” terang dia.

Peri menambahkan, fakta lainnya, saat heboh rekaman porno antara politisi Yahya Zaini dan pedangdut Maria Eva beredar, tidak kurang dari 1,9 juta orang mencoba mengunduh video tersebut dalam sebulan.

“Bayangkan jika untuk mengunduh tersebut membutuhkan biaya Rp 1.000, kemudian dikali 1,9 juta. Maka jumlahnya Rp 1,9 miliar. Jumlah sebesar ini hanya untuk video porno,” terang dia.

Sumber : https://merpati.co.id/

Mahasiswa UR Berbagi Ilmu dengan Kelompok Tani Desa Pulau Rambai

Mahasiswa UR Berbagi Ilmu dengan Kelompok Tani Desa Pulau Rambai

Mahasiswa UR Berbagi Ilmu dengan Kelompok Tani Desa Pulau Rambai
Mahasiswa UR Berbagi Ilmu dengan Kelompok Tani Desa Pulau Rambai

Mahasiswa Kukerta (Kuliah Kerja Nyata) Universitas Riau menggelar

pembinaan Kelompok Tani Desa Pulau Rambai di Aula Desa pada Senin, 5 Agustus 2019.

Berkaitan dengan tema “Pembinaan Manajemen Organisasi Kelompok Tani menuju Desa Pulau Rambai yang Mandiri”, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pembinaan kepada pengurus maupun anggota kelompok tani yang ada di Desa Pulau Rambai agar meningkatkan tanggungjawab dan kontribusi dalam kelompok.

Terdapat empat kelompok tani yang hadir, diantaranya adalah kelompok

tani Rimbo Cambai I, Rimbo Cambai II, Bonca Awang dan Pulau Kampung.

“Kegiatan ini kami inisiasi sebagai bentuk respon atas curahan hati petani Desa Pulau Rambai. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan jalan

keluar bagi petani sehingga nantinya dapat menjadi kelompok tani yang

mandiri dan berintegritas” ucap salah satu mahasiswa KKN-RM saat kami temui di lokasi acara.

Acara berlangsung dengan aktif bila dilihat dari antusias beberapa petani yang menyampaikan keluh kesah mereka kepada Ibu Dr. Saberina Hasibuan, S.Pi, MT selaku narasumber.

 

Baca Juga :

Mahasiswa KKN UIN Suska di Bengkalis Buat Gerakan Membaca di Desa-desa

Mahasiswa KKN UIN Suska di Bengkalis Buat Gerakan Membaca di Desa-desa

Mahasiswa KKN UIN Suska di Bengkalis Buat Gerakan Membaca di Desa-desa
Mahasiswa KKN UIN Suska di Bengkalis Buat Gerakan Membaca di Desa-desa

Mahasiswa Universitas Islam Negri (UIN) Suska Riau, yang saat ini sedang

melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN), membuat program Tridarma, yang merupakan salah satu program dari gerakan membaca.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk masyarakat yang ingin belajar membaca, dan terlebih untuk yang belum bisa membaca.

Mahasiswa UIN Suska Riau ini, melakukan kegiatan tersebut di Kabupaten

Bengkalis, Kecamatan Bathin Solapan selama 45 hari.

“Kami melakukan kegiatan tersebut sekali sepekan dalam enam desa di kecamatan itu,” kata salah satu Mahasiswa KKN UIN Suska Riau, Rita Musdalifah, Rabu (14/8/2019).

Lanjut Rita mengatakan melalaui telpon genggam seluler, kegiatan

tersebut, meripakan suatu kepedulian terhadap masyarakat setempat.

 

Sumber :

https://canvas.elsevier.com/eportfolios/3655/Home/Social_Differentiation

50 Pemuda dan Pemudi Meranti Akan Studi di STIP Jakarta

50 Pemuda dan Pemudi Meranti Akan Studi di STIP Jakarta

50 Pemuda dan Pemudi Meranti Akan Studi di STIP Jakarta
50 Pemuda dan Pemudi Meranti Akan Studi di STIP Jakarta

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti melalui Dinas

Perhubungan akan meneken nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta.

Dengan adanya MoU ini, rencananya Kepulauan Meranti dapat

mengirimkan pemuda-pemudinya untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) D IV bidang Nautika di STIP Jakarta.

Kepada Wartawan, Kepala Dinas Perhubungan Kepulauan Meranti, dr H Arready mengatakan penjajakan sudah dilakukan sejak lama, saat ini sedang dipersiapkan untuk penandatangan MoU.

“Penjajakan sudah kita lakukan, saat ini tinggal menunggu dan suratnya

sudah dikirim untuk penandatangan kerjasama,” kata dr H Arready.

Dikatakan Arready, kerjasama itu dalam bentuk penyediaan dua kelas khusus bagi anak Kepulauan Meranti yang akan belajar bidang keahlian Nautika.

 

Sumber :

https://tamu.instructure.com/eportfolios/58845/Home/Understanding_Research_Methods

Inovasi Mahasiswa Ubaya, Alat Bantu Uji Kelarutan Obat

Inovasi Mahasiswa Ubaya, Alat Bantu Uji Kelarutan Obat

Inovasi Mahasiswa Ubaya, Alat Bantu Uji Kelarutan Obat
Inovasi Mahasiswa Ubaya, Alat Bantu Uji Kelarutan Obat

Mahasiswa Universitas Surabaya (Ubaya) kembali melahirkan inovasi, kali ini mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Fakultas Teknik, Yuliani Kurniawan menciptakan alat bantu Farmasis untuk uji kelarutan obat secara otomatis.

Alat ini dapat membantu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia dalam menguji kadar zat khasiat satu produksi obat berbentuk tablet yang beredar di masyarakat.

Pengujian kelarutan obat merupakan faktor penting untuk mengetahui standar mutu obat yang beredar di masyarakat sesuai Farmakope Indonesia. BPOM memiliki tugas penting dalam mengawal keamanan obat yang beredar. Mengetahui hal tersebut, Yuliadi Kurniawan mendapat ide merancang alat uji kelarutan obat secara otomatis yang dapat digunakan oleh BPOM maupun laboratorium Farmasi untuk menguji standar mutu produksi obat berbentuk tablet.

“Seandainya larutan obat telah sesuai dengan standar mutu yang

ditetapkan oleh Farmakope Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa obat bisa diserap baik didalam tubuh. Ide awal pembuatan alat ini berawal ketika saya bekerja di BPOM Surabaya. Saya melihat Farmasis masih menggunakan cara manual untuk pengambilan sampel larutan obat kemudian saya coba membuat alat uji kelarutan yang dapat digunakan secara otomatis,” ucap mahasiswa angkatan 2016 ini, Kamis (7/11/2019).

Cara kerja alat yang dibuat mahasiswa asal Sidoarjo ini dirancang secara otomatis menggunakan database yang telah diprogram pada laptop atau komputer sehingga mempermudah Farmasis dalam pengambilan sampel larutan obat. Setiap obat yang diuji memiliki syarat yang berbeda berdasarkan suhu, waktu, dan kecepatan pengadukan yang telah ditetapkan Farmakope Indonesia.

Awalnya Farmasis dapat mengambil satu obat tablet yang akan diuji.

Kemudian memasukkan obat tablet ke dalam tabung yang berisi larutan untuk proses pengadukan sesuai yang ditentukan Farmakope Indonesia, sebagai contoh larutan Aquades atau HCl 0.1 N. Setelah itu, Farmasis dapat mengisi database dengan identitas user (pengguna), nama obat, tanggal praktikum, suhu, waktu, dan kecepatan. Kemudian setelah terisi datanya maka Farmasis dapat menekan tombol mulai pada layar monitor untuk memulai proses uji kelarutan obat.

Nantinya terdapat alarm yang berbunyi sebagai pengingat jika uji kelarutan

telah selesai sesuai waktu pengadukan yang telah ditentukan. Sampel larutan obat yang sudah mengalami proses pengadukan secara otomatis akan diambil sebanyak 50 ml dan masuk pada gelas ukur yang akan diuji kembali untuk mengetahui kadar larutan obat.

 

Baca Juga :

Pendampingan Pengelolaan Pangan di Rumah Tangga Efektif Kurangi Stunting

Pendampingan Pengelolaan Pangan di Rumah Tangga Efektif Kurangi Stunting

Pendampingan Pengelolaan Pangan di Rumah Tangga Efektif Kurangi Stunting
Pendampingan Pengelolaan Pangan di Rumah Tangga Efektif Kurangi Stunting

Salah satu upaya untuk menekan kejadian stunting (kondisi anak lebih pendek dari anak normal, red) adalah dengan meningkatkan keragaman makanan yang dikonsumsi oleh anak. Selain itu, ketahanan pangan memiliki hubungan dengan masalah gizi ganda di level keluarga. Yaitu ibu obesitas namun anak mengalami stunting.

Untuk itu, Trias Mahmudiono S.KM., MPH (Nutr.), GCAS, Ph.D atau Trias,

dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), bersama timnya melakukan penelitian terkait dengan efektifitas pendidikan gizi kepada ibu obesitas dengan anak stunting untuk menurunkan masalah gizi ganda di Indonesia, terutama pada level keluarga. Mengingat, pada level keluarga yang dapat meningkatkan keragaman makanan adalah ibu selaku pengelola keuangan dan yang mendistribusikan makanan di rumah.

“Intervensi yang kami lakukan tidak hanya memberikan informasi, tapi

juga memberdayakan ibu agar sadar bahwa kebutuhan balita dari sisi gizi berbeda dengan kebutuhan orang dewasa,” jelas Trias.

Pada penelitian tersebut, Trias dan tim memberikan intervensi dan pendampingan selama tiga bulan kepada tujuh puluh dua sasaran. Intervensi tersebut meliputi kelas edukasi gizi setiap dua minggu sekali yang diawali dengan senam. Dan dilanjutkan dengan pelatihan pembuatan makanan pendamping air susu ibu yang benar. Serta didampingi pemberian makanan hati ayam, telur dan ikan.

Salah satu informasi yang diberikan adalah terkait dengan jenis-jenis

makanan yang dibutuhkan anak agar tidak mengalami stunting. Yaitu makanan yang tinggi protein seperti ikan, telur dan hati ayam. Sementara untuk ibu yang mengalami obesitas perlu meningkatkan aktivitas fisik dan lebih banyak makan sayur dan buah atau makanan yang tinggi serat.

“Setelah kita edukasi, kita beri voucher dengan nominal tertentu yang hanya bisa ditukarkan pada penjual bahan pangan mitra kami,” lanjutnya.

 

Sumber :

https://t.me/belajarngeblogbareng/3