Sejumlah Pemuda Korea akan Kuliah di Aceh

Sejumlah Pemuda Korea akan Kuliah di Aceh

Sejumlah Pemuda Korea akan Kuliah di Aceh
Sejumlah Pemuda Korea akan Kuliah di Aceh

Indonesia menjadi salah satu tujuan belajar bagi anak muda Korea Selatan (Korsel). Setidaknya ada 28 anak muda Korsel yang segera berangkat ke Indonesia untuk belajar.

Mereka lolos dalam program beasiswa Darmasiswa Korea tahun ini dan akan berangkat ke Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2017. Umumnya, mereka akan belajar Bahasa Indonesia di beberapa universitas terkemuka di Jakarta, Surabaya, Bandung, Malang, Medan dan Aceh.

Seluruh peserta Darmasiswa Korea tahun 2017/2018 tersebut telah

mengikuti pre-departure briefing di KBRI Seoul pada Selasa (8/8). Fungsi Pensosbud dan Diplomasi Publik KBRI Seoul memberikan penjelasan tentang budaya, ekonomi dan berbagai hal penting tentang hidup di Indonesia.

“Saya siap berangkat ke Indonesia. Tidak ada keraguan sedikit pun. Di mata saya, Indonesia adalah negara yang indah, bagus dan luar biasa,” ujar salah seorang peserta dengan penuh keyakinan.

“Saya ingin belajar Bahasa Indonesia karena melihat Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi ekonomi yang besar,” kata peserta lain.

Peserta juga diberi penjelasan terkait persiapan yang harus dilakukan menjelang keberangkatan seperti visa dan kedatangan. Selain itu mereka juga dibekali informasi mengenai Indonesia dan beberapa kota yang menjadi tujuannya para peserta Darmasiswa.

Minat masyarakat Korea untuk mempelajari Bahasa Indonesia

menunjukkan peningkatan. Hal tersebut terlihat dari besarnya pelamar beasiswa Darmasiswa dari Korea yang mayoritas ingin mempelajari Bahasa Indonesia. Pada tahun lalu terdapat sekitar seratus pelamar program Darmasiswa dari Korea untuk tahun ajaran 2017/2018, namun hanya 28 orang yang lolos seleksi.

“Selain itu, hampir setiap hari KBRI juga menerima permohonan surat keterangan bagi masyarakat Korea yang akan belajar belajar Bahasa Indonesia di Pusat-pusat Bahasa di Indonesia,” ujar Anggun dari KBRI Seoul.

Banyaknya perusahaan Korea di Indonesia juga menjadi penyebab besarnya

minat pelajar Korea untuk dapat bekerja di Indonesia dan mempelajari Bahasa Indonesia. Mereka melihat bahwa kemampuan berbahasa Indonesia akan menjadi nilai tambah dalam persaingan dunia kerja. (DETIK)

 

Sumber :

http://riskyeka.web.ugm.ac.id/sejarah-kerajaan-aceh/

19 Santri Tahfiz Asal Banda Aceh Dikirim ke Thailand dan Malaysia

19 Santri Tahfiz Asal Banda Aceh Dikirim ke Thailand dan Malaysia

19 Santri Tahfiz Asal Banda Aceh Dikirim ke Thailand dan Malaysia
19 Santri Tahfiz Asal Banda Aceh Dikirim ke Thailand dan Malaysia

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Baitul Mal Banda Aceh mengirimkan 19 santri untuk melanjutkan studi Tahfiz Al-Quran selama tiga tahun ke Thailand dan Malaysia. Pelepasan para santri digelar secara resmi di Pendopo Wali Kota Banda Aceh, Selasa malam.

Kepala Baitul Mal Banda Aceh Safwani Zainun mengatakan ke-19 santri tersebut terdiri dari 14 laki-laki dan lima perempuan. “Dua orang dari mereka lulusan SMA, empat lulusan SMP, dan sisanya dari tingkatan SD,” katanya.

“Selama tiga tahun, mereka akan kita tempatkan di Ma’had Tahfiz di Provinsi Yala, Thailand, serta sebagian di Penang dan Kedah, Malaysia. Hasil survei kami, Ma’had Tahfiz di Provinsi Yala itu merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Selain dari Asia, santrinya juga ada dari Afrika dan Timur Tengah.”

Ia berharap program beasiswa tahfiz yang dananya berasal dari senif zakat fakir miskin kategori produktif kreatif ini dapat menjadi nilai tambah bagi para Muzakki yang telah menyalurkan zakatnya melalui Baitul Mal Banda Aceh. “Untuk gelombang pertama ini kita salurkan dana Rp 350 juta per tahun.”

“Program beasiswa tahfiz quran ini semoga menjadi pilot project bagi anak-anak kita ke depan untuk mempersiapkan generasi gemilang yang hafal dan memahami isi Al-Quran. Komitmen kami di Baitul Mal untuk selalu bersinergi dengan lintas SKPK untuk membumikan Al-Quran guna mewujudkan Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah,” sebutnya.

Dalam arahannya usai pelepasan, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman

menyebutkan program beasiswa tahfiz quran sangat tepat diluncurkan Baitul Mal karena sejalan dengan visi Banda Aceh Gemilang yang salah satu prioritas pembangunannya adalah dalam bidang agama.

“Kami ingin ke depan program ini dapat lebih besar lagi kita gelar. Semoga semakin banyak Muzakki yang tergerak hatinya untuk mengeluarkan zakatnya, sehingga semakin banyak pula anak-anak kita yang dapat diberikan beasiswa serupa,” katanya pada acara yang turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Banda Aceh Zainal Arifin dan sejumlah Kepala SKPK serta para orangtua/wali santri tersebut.

Kepada para santri yang akan berangkat, ia berpesan agar kesempatan

berharga ini dapat dimaksimalkan sebaik mungkin dengan belajar yang tekun dan rajin. “Selesaikan niat yang sudah tertanam di dalam hati, dan harus banyak bersabar selama berada di luar negeri, dan sekembalinya nanti dapat menjadi seorang Hafiz Quran.”

“Ingat, jangan terpengaruh dengan pergaulan yang tidak baik, karena

godaan pasti selalu ada. Pesan kami, kuatkanlah iman anak-anakku semua, kami tunggu kadonya untuk warga Kota Banda Aceh yakni hafalan Al-Quran 30 juz. Jaga nama baik Aceh, Banda Aceh dan orangtua. Jangan lupa untuk mempromosikan wisata islami yang ada di kota kita, karena kalian juga menjadi duta wisata Banda Aceh selama belajar di luar negeri,” pungkasnya.

 

Sumber :

http://riskyeka.web.ugm.ac.id/sejarah-android/

Perpustakaan Berjalan, Cara Sopir Angkot di Bandung Kampanyekan Budaya Baca

Perpustakaan Berjalan, Cara Sopir Angkot di Bandung Kampanyekan Budaya Baca

Perpustakaan Berjalan, Cara Sopir Angkot di Bandung Kampanyekan Budaya Baca
Perpustakaan Berjalan, Cara Sopir Angkot di Bandung Kampanyekan Budaya Baca

Semangat literasi dari sang istri membuat M. Pian Sophian memberikan pelayanan berbeda di angkotnya. Sejak sekitar tiga bulan lalu, dia mengisi mobil penumpangnya dengan berbagai buku bacaan. Jadilah perpustakaan berjalan.

BAYU PUTRA, Bandung
M. Pian Sopian
M. Pian Sopian

KEMACETAN mewarnai sejumlah jalan di Kabupaten Bandung, Selasa pekan lalu (25/10) Di salah satu ruas jalan di ka­wasan Pasirkoja, polisi lalu lintas sedang mengevakuasi mobil yang sehari sebelumnya hanyut terbawa banjir. Mobil tersebut ditemukan di Sungai Citepus dan tersangkut di bawah jembatan.

Jalanan di sekitar lokasi evakuasi macet total. Pian, panggilan M. Pian Sopian, mengemudikan angkotnya dengan perlahan. Angkot bernopol D 1907 VP itu sedang sepi karena beberapa ratus meter sebelumnya sebagian besar penumpangnya baru saja turun. Di tengah kemacetan tersebut, seorang pria berjaket hitam naik dan duduk di pojok belakang.

Sejenak dia tertegun melihat deretan buku di kaca belakang angkot jurusan Leuwi Panjang-Soreang itu. Buku-buku tersebut didirikan menempel di kaca belakang yang dibatasi pagar besi setinggi 15 sentimeter. Sejurus kemudian, dia mulai mengambil sebuah buku dan membolak-balik halamannya. Tidak berapa lama, dia mengganti bukunya. Kali ini dia mem­bacanya dengan serius. Buku yang dibaca berjudul Daun Berserakan karya Palgunadi Tatit Setyawan.

Pria bernama Dedi Junaedi itu mengaku takjub dengan adanya perpustakaan di angkot tersebut. Sebab, buku yang disajikan cukup berkualitas. ”Ini saya baca buku tentang Islam, tentang akhlak,” tuturnya. Dia juga mengaku tidak pusing membaca di dalam angkot yang sedang berjalan.

Sudah sejak Agustus lalu, mobil angkot berwarna hijau itu diisi buku-buku bacaan. ”Tiap hari saya bawa 25 buku,” tutur Pian. Jenis bukunya berbeda-beda. Mulai komik untuk anak-anak hingga buku-buku politik dan agama. Ada pula novel dan buku tafsir undang-undang.

Misalnya, novel Dilan: Dia adalah Dilanku dan Ayat-Ayat Cinta. Ada pula

buku Pengantar Ilmu Politik, komik Avatar: The Legend of Aang, serta buku Apa Jadinya Dunia tanpa Islam. Semua ditata rapi di rak sederhana itu. Di atasnya ada tulisan dengan huruf kapital yang ditempelkan di kaca: BACA BUKU GRATIS. Sementara itu, di sisi kaca luar, ditempel tulisan PUSTAKA.

Rute Leuwi Panjang-Soreang cukup menjemukan untuk dilalui hanya dengan duduk manis di angkot. Jaraknya memang tidak terlalu jauh, hanya sekitar 15 kilometer. Tapi, ada beberapa hal yang bisa membuat penumpang jenuh.

Pertama, bila dari Leuwi Panjang, rute angkot akan memutar agak ke utara menuju kawasan dekat pusat Kabupaten Bandung. Rute pun menjadi lebih panjang hampir 10 kilometer. Kedua, rute yang dilalui angkot Pian merupakan kawasan yang lalu lintasnya sering macet.

Jawa Pos sempat merasakan angkot Pian dari Terminal Soreang menuju

Leuwi Panjang PP (pergi-pulang). Ternyata membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam untuk satu jalur saja. Namun, saat beranjak dari Leuwi Panjang ke Soreang, waktu tempuhnya melonjak dua kali lipat menjadi lebih dari tiga jam. Sebab, jalanan macet.

Pada saat itulah buku-buku Pian bermanfaat. Para penumpang antusias

membaca buku-buku yang disuguhkan. Kebetulan, angkot tersebut juga melewati sejumlah sekolah, SD hingga SMA. Para siswa SD biasanya mengincar komik, sedangkan siswa SMA memilih novel untuk dibaca. Sementara itu, ibu-ibu lebih suka buku-buku resep memasak.

 

Baca Juga :

Pemprov Akan Atur Ulang Honorarium

Pemprov Akan Atur Ulang Honorarium

Pemprov Akan Atur Ulang Honorarium
Pemprov Akan Atur Ulang Honorarium

BANDUNG – Sekda Jabar Iwa Karniwa meminta, pihak SMA/SMK tidak mengalokasikan honor untuk staf nonguru selama proses alihkelola dari kabupaten/kota ke provinsi berjalan.

Iwa mengatakan, dari rapat terakhir pihaknya saat ini sudah mengirimkan surat pada Kementerian Pendidikan dan Kementerian Keuangan untuk dijadikan dasar. Terkait dana alokasi umum yang akan dialokasikan untuk guru SMA/SMK di Jabar.

”Alhamdulilah sudah ada keputusan dari Kementerian Keuangan bahwa untuk seluruh gaji ASN sudah terakomodir dalam DAU APBN 2017,” jelas Iwa ketika ditemui di Gedung Sate kemarin (13/11).

Menurutnya, untuk Jabar, Kementerian Keuangan sudah mengalokasikan DAU 2017 sebesar Rp1,6 triliun. Di dalamnya, kata dia, bukan hanya gaji namun ada sisa DAU yang ditahan pusat ke Jabar 2016 ini. ”Sehingga harus dihitung kembali,” ucapnya.

DIa mengaku, saat ini Pemprov Jabar tengah membahas intensif terkait pengalokasian honor yang berjalan di SMA/SMK. Hal ini sesuai dengan kebijakan pusat yang tidak mengalokasikan anggaran untuk membayar honor tersebut.

Atas hilangnya honorarium ini, dia meminta kepada PNS di kabupaten/kota tidak khawatir. Sebab, pada intinya apa yang sudah berjalan tidak akan berkurang.

”Nantinya akan disesuaikan oleh Pemprov Jabar, mudah-mudahan lebih

tinggi,” ujarnya.

Karena itu dalam dua bulan terakhir ini sekolah diminta tidak melakukan penambahan honorarium dengan modus administrasi untuk nonguru.

Iwa menuturkan, akan memikirkan nasib ASN SMA/SMK yang nonguru. Dengan catatan, mengacu pada proses yang berlaku. Pihaknya akan mempertimbangkan para staf yang sudah memiliki waktu pengabdian yang panjang untuk diperhatikan.

Untuk memaksimalkan rencana ini pihaknya akan membuka balai untuk

mengakomodasi eselon III dan IV dalam SOTK 2017 mendatang dan nalai tersebut akan berisi kepala balai, kasubag hingga pengawas. Untuk bahan pengaturan sesuai UU 23/2014 akan ada penambahan formasi untuk eselon III dan IV.

”Nanti pengawas itu mantan kepala sekolah biasanya yang sudah pengalaman dan senior,” ujarnya.

Sementara itu, untuk Kabid Pendidikan Menengah yang ada di Disdik kabupaten/kota status dan posisinya menjadi kewenangan kepala daerah. Provinsi hanya menerima alihkelola pegawai yang berada di lingkungan sekolah seperti guru dan nonguru.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Asep Hilman

mengatakan proses ini sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dari PP Nomor 18 Tahun 2016.

”Memang seluruh Indonesia tetap akan berlaku 2017. Apalah hasil gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) soal aturan tersebut, itu cerita lain. Karena ini sudah perintah pusat sesuai PP 18 tahun 2016,” katanya.

 

Sumber :

https://thesrirachacookbook.com/teks-laporan-hasil-observasi/

Ujian Sekolah lewat Smartphone, Pemkot Luncurkan Edubox Smart School

Ujian Sekolah lewat Smartphone, Pemkot Luncurkan Edubox Smart School

Ujian Sekolah lewat Smartphone, Pemkot Luncurkan Edubox Smart School
Ujian Sekolah lewat Smartphone, Pemkot Luncurkan Edubox Smart School

CICENDO – Wali Kota Bandung Ridwan Kamil meluncurkan Edubox Smart School di 25 sekolah. Edubox tersebut dinilai bisa menghemat anggaran hingga Rp 30 miliar.

Pria yang karib disapa Emil ini mengatakan, perangkat lunak Edubox

tersebut membuat belajar mengajar lebih menyenangkan. ”Jadi tidak mengandalkan jaringan internet luar. Keuntungan banyak, menghemat Rp 30 miliar per tahun,” kata Emil kepada wartawan usai peluncuran Edubox Smart School di SMPN 1 Bandung, Jalan Kesatriaan, kemarin (1/11).

Emil mengungkapkan, banyak hal yang bisa dihemat dan dipermudah dengan sistem Edubox tersebut. Seperti keuntungannya dalam program ini bisa menghemat anggaran Rp 30 miliar per tahun dari biaya ujian yang sifatnya dengan kertas.

”Ujian sekarang bisa dengan HP kira-kira begitu. Yang tidak punya

smartphone nanti ujiannya di laboratorium menggunakan komputer yang disediakan sekolah. Tapi 90 persen menurut penelitian rata-rata sudah punya smartphone sehingga ujiannya bisa di situ,” jelas Emil.

Emil menambahkan, selain urusan belajar mengajar, dengan sistem Edubox, siswa yang berniat membolos bisa diketahui. Sebab GPS yang ada ada ponsel teregistrasi di sistem sekolah. Dengan demikian kepala sekolah, wali kelas, orang tua, bisa tahu anaknya di mana dengan di saat jam sekolah . ”Dengan begitu, anak-anak yang bolos itu pasti ketahuan tidak sedang berada di lokasi,” ujar Emil.

Emil menambahkan, guru bisa diuntungkan dengan pengaplikasian sistem

ini. Guru tidak perlu lagi memeriksa kertas hasil ujian. Karena dengan cara ini, guru juga bisa punya setengah juta soal ujian. Saking banyaknya maka tiap anak ujiannya beda-beda. ”Sehingga tidak ada lagi yang bisa mencontek, hasil ujiannya langsung diketahui. Jadi guru tidak perlu lagi memeriksa kertas ujian yang jumlahnya puluhan, ratusan,” terangnya.

”Dengan sistem Edubox, ke depan siswa juga tidak perlu buku-buku dan tidak perlu foto copy bahan pelajaran. Semua bahan ajar pelan-pelan ditransfer jadi e-book. Jadi anak-anak juga bisa baca di situ,” pungkasnya.

 

Sumber :

https://weareglory.com/teks-eksposisi/

Berawal Kebiasaan Menteri Baru Kebijakan Baru

Berawal Kebiasaan Menteri Baru Kebijakan Baru

Berawal Kebiasaan Menteri Baru Kebijakan Baru
Berawal Kebiasaan Menteri Baru Kebijakan Baru

DIPROTES sekencang apapun, kebijakan sekolah lima hari oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah pasti tetap digulirkan. Jika dirunut ke belakang, kebijakan ini buah dari kebiasaan menteri baru membawa gagasan baru. Penerapan sekolah lima hari yang bertahap, diharap langgeng meskipun ada pergantian kabinet 2019 nanti.

Wacana pemberlakuan sekolah sehari penuh dilontarkan Mendikbud Muhadjir Effendy pertama kali pada Agustus 2016. Tepat sebulan setelah dia dilantik menjadi Mendikbud menggantikan Anies Baswedan. Pengamat pendidikan Jejen Musfah mengatakan rencana pemberlakuan sekolah lima hari, kemudian populer dengan sebutan full day school, memang telah berkembang sejak tahun lalu.

’’Sepertinya sudah sunnatullah menteri baru membawa kebijakan baru,’’

katanya di Jakarta kemarin. Pria yang menjabat sebagai Ketua Program Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan, ada fakta bahwa pernyataan ganti menteri ganti kebijakan itu memang berlaku.

Perilaku ganti menteri ganti kebijakan itu didasari oleh banyak faktor. Diantaranya adalah seorang menteri merasa dituntut untuk menghadirkan program yang inovatif, baru, dan kreatif. Tidak mungkin seorang menteri hanya meneruskan program menteri sebelumnya tanpa ada program baru.

’’Menteri yang tidak membawa kebaruan, baik itu program atau kebijakan,

dianggap tidak ada prestasinya,’’ katanya. Padahal menurut Jejen untuk dunia pendidikan tidak bisa serta merta menjalankan kebiasaan ganti menteri ganti kebijakan. Sebab urusan pendidikan itu menyangkut sekitar 50 juta murid dan 3 jutaan guru.

Jejen menjelaskan kebijakan apapun di dunia pendidikan, tidak akan bisa

dilakukan secara serentak. Termasuk penerapan sekolah selama delapan jam sehari. Sebab ketimpangan sekolah di Indonesia masih terjadi sampai saat ini. Kebijakan sekolah delapan jam sehari bisa jadi baik di sekolah tertentu. Tetapi di sekolah lainnya kebijakan tersebut mustahil diterapkan.

’’Contohnya di sekolah yang menjalankan dua sift. Ada yang masuk pagi dan siang,’’ tuturnya. Dipola seperti apapun, cukup kesulitan siswa di sekolah dua sift itu untuk masuk bersamaan. Sebab infrastruktur kelasnya terbatas. Kemudian gurunya juga terbatas.

Baca Juga :

PPDB SMA/SMK Dilakukan Online

PPDB SMA/SMK Dilakukan Online

PPDB SMA SMK Dilakukan Online
PPDB SMA SMK Dilakukan Online

SUMEDANG – Proses penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat

SMA/SMK sederajat untuk tahun ajaran 2017/2018 sedikit berbeda. Pasalnya, pendaftaran dilakukan secara online.

Untuk jalur akademik akan diseleksi berdasarkan hasil ujian sekolah dan ujian nasional. Setiap sekolah juga memiliki passing grade untuk menyeleksi para calon siswa.

Sementara untuk jalur afirmasi, diperuntukkan kepada calon siswa yang

memiliki kriteria khusus non akademik. Seperti siswa tidak mampu, siswa berprestasi, dan lainnya.

“Untuk tanggal 3 sampai 8Juli 2017 penerimaan siswa jalur akademik dengan kuota 238 siwa. Meskipun begitu kemungkinan pendaftar bisa mencapai 600 orang siwa,” kata Sekretaris PPDB SMAN Tanjungsari, Jajang S.Pd kepada Jabar Ekspres, kemarin.

Sesuai arahan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat PPDB di SMAN

Tanjungsari pendaftaran melalui online. “Demi kelacaran pendaftaran secara online panitia membantu dengan mengonlinekan calon peserta didik baru,” terangnya.

Meskipun begitu hari pertama pembukaan jalur akademik berjalan dengan lancar semua siswa yang mendaftar sudah terdaftarkan dengan baik secara online.

 

Sumber :

https://rollingstone.co.id/

14.402 Ruang Kelas SD Rusak Berat

14.402 Ruang Kelas SD Rusak Berat

14.402 Ruang Kelas SD Rusak Berat
14.402 Ruang Kelas SD Rusak Berat

JAKARTA – Sarana dan prasarana menjadi salah satu penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Sayangnya, hingga kini masih banyak sekolah dengan ruang kelas yang tidak layak. Bahkan, mayoritas rusak berat.

Berdasar data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk tingkat sekolah dasar (SD) misalnya, dari 26.401 sekolah yang tersensus, sebanyak 14.402 ruang kelas rusak berat. Mulai dinding-dinding rusak hingga atap terancam roboh.

Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemendikbud Wowon Widaryat menyampaikan, jumlah tersebut bisa terus bertambah karena ada sekitar 148 ribu SD di Indonesia.

Belum lagi, ada perubahan sistem pengawasan yang kini diterapkan

Kemendikbud untuk memantau kondisi sekolah secara menyeluruh. Yakni, dengan sistem sensus pada satu per satu SD. ”Yang dulu diketahui sebatas permukaan atau jenis kerusakan tanpa tahu seberapa parah, mulai tahun lalu kita ubah,” tutur Wowon saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.

Sensus tersebut melibatkan para murid SMK jurusan teknik bangunan. Ada sekitar 611 SMK dan 6 ribu siswa yang dilibatkan dalam pengawasan kondisi sarana dan prasarana sekolah tersebut. Selain mengetahui kondisi di lapangan, kerja sama itu bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa SMK untuk terjun langsung. Siswa bisa menerapkan apa yang mereka peroleh di sekolah. Mulai menganalisis kerusakan, mengategorikan, hingga memasukkan data ke sistem terpadu.

Dengan sistem itu, kondisi sarana dan prasarana sekolah bisa diketahui

lebih riil. Untuk data sementara saja, menurut dia, jumlah kelas rusak meningkat tajam jika dibandingkan dengan tahun lalu. Sebab, tahun lalu hanya ada 4.061 ruang kelas rusak yang berhasil terekam. Itu diperoleh dari laporan pemda. ”Kita juga kaget, ternyata jauh lebih banyak. Yang dulu tidak tampak sekarang jadi terlihat,” ujarnya.

Buruknya pendataan pemda, lanjut dia, kembali terlihat saat pengajuan DAK untuk perbaikan sekolah. Saat dimintai data detail kerusakan sekolah, hampir seluruh pemda tidak memilikinya. Padahal, sejatinya pengawasan dan pembinaan keberlanjutan sarana dan prasarana sekolah menjadi tanggung jawab pemda sepenuhnya. Pusat hanya bertugas membantu.

Meski begitu, pemerintah pusat tetap turun tangan. Tahun ini

Kemendikbud sudah menganggarkan dana Rp 1,4 triliun untuk program renovasi ruang kelas. Dia mengakui, jumlah itu jauh dari harapan.

 

Sumber :

https://voi.co.id/

Masalah yang Melatarbelakangi Sistem Pendidikan Indonesia

Masalah yang Melatarbelakangi Sistem Pendidikan Indonesia

Tak terdapat salahnya andai masyarakat hendak tahu tentang edukasi yang terdapat di Indonesia. Justru rasa hendak tahu masyarakat mengenai dunia edukasi Indonesia bakal lebih sangat menolong perkembangan edukasi Indonesia ke depannya. Hal ini menilik peran masyarakat sebagai konsumen dan pengawas dunia edukasi di samping pemerintah.

Dan laksana yang tidak sedikit beredar kini ini, bahwa Indonesia tidak bisa menghadirkan pertumbuhan dalam dunia pendidikan sebab ada sekian banyak macam masalah yang menjadi latar belakangnya. Apa saja masalah yang sebetulnya melatarbelakangi dunia edukasi yang terdapat di Indonesia? Berikut informasi yang mesti anda telaah dan sebetulnya harus anda cari penyelesaian tepatnya kini ini. Yuk simak!

Masalah yang Melatarbelakangi Sistem Pendidikan Indonesia

Sistem pemerataan edukasi Indonesia
Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan gedung sekolah dan pun gedung baru utamanya pada jenjang edukasi dasar dan menengah tengah berlalu dilakukan. Hanya saja yang terjadi pemerataan mendapatkan peluang pendidikan untuk anak – anak Indonesia masih perlu dianalisis lagi dan masih butuh dikembangkan lagi secara bertahap. Mungkin akibat ini masih belum terasa di Pulau Jawa sebab memang Pulau Jawa lebih maju dikomparasikan pulau beda di Indonesia.

Dan yang semakin bisa dirasakan ialah di sekitar area Papua, Kalimantan, Belitung yang seluruh hal tentang edukasi dan akses edukasi terasa sulit. Ini yang pun menjadi di antara bukti bahwa sebenarnya edukasi di Indonesia belum benar – benar menjangkau titik pertumbuhan yang positif. Salah satu penyelesaian untuk urusan ini ialah adanya sistem pemetaan dalam edukasi dan pun wajib belajar yang sudah ditentukan pemerintah terdapat baiknya didukung dengan pendanaan pemerintah guna siswa tidak cukup mampu.

Relevansi pendidikan
Awalnya memang pembelajaran yang dilaksanakan di lembaga sekolah dinilai tidak relevan dengan tuntutan didalam dunia kerja. Lowongan kerja yang diperlukan tidak terpenuhi oleh alumni sekolah. Karena tersebut khususnya tingkat SMU ada pun yang namanya SMK dimana disana murid dapat memilih mana jurusan yang diharapkan sesuai dengan minat, bakat dan pun sasaran kerja yang hendak dicapai.

Anak – anak yang memang orientasinya kuliah bisa melanjutkan di tingkat SMA sedangkan anak – anak yang memang orientasinya kerja pasti perlu guna melanjutkan di tingkat SMK agar bekal ke lingkungan kerja dapat diserap secara lebih intens dan lebih baik lagi.

Kualitas pendidikan
Kualitas memang mesti diserahkan dalam edukasi dan ini menjadi sebuah aspek dalam dunia edukasi yang tidak bisa ditawar – tawar. Berbagai inovasi dalam dunia pendidikan lantas disempurnakan. Dan di antara yang sangat terbaru dalam dunia pendidikan ialah pendekatan secara saintifik dalam pembelajaran. Nantinya menunjukkan siswa pada proses bagaimana menemukan ilmu pengetahuan.

Efisiensi pendidikan
Proses edukasi yang tepat guna memang dinilai bakal dapat menolong peningkatan kualitas pendidikan. Karena tersebut inovasi edukasi harus berorientasi pada bagaimana tata seperti pembelajaran di sekolah. Dan ini pun turut menjadi tuntutan supaya efisiensi edukasi akan bisa diwujudkan nantinya.
Demikian tidak banyak informasi mengenai Masalah yang Melatarbelakangi Sistem Pendidikan Indonesia. Mari anda telaah lagi dan tolong pemerintah untuk membenahi diri dalam tatanan pendidikan. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat.

Sumber : https://buttonspace.com/for/www.pelajaran.co.id

Masalah Pendidikan Indonesia yang Tak Pernah Tuntas

Masalah Pendidikan Indonesia yang Tak Pernah Tuntas

Walaupun masalah korupsi telah ditangkap oleh petugas KPK dan selalu berjuang diperbaiki dengan pemilihan aparat – aparat yang bersih tetapi tetap saja Indonesia seolah stagnan di situ saja tanpa tidak sedikit perkembangan yang berarti. Aparat yang bertugas seolah tak pernah dapat mengatasi sekian banyak masalah lapangan yang terjadi. Bukan melulu soal korupsi tetapi pun soal sistem edukasi yang berlaku di Indonesia.

Sampai ketika ini dana edukasi masih terkesan tidak layak, belum lagi kinerja guru yang berlabel “tanpa tanda jasa” lantas membuatnya tidak menemukan penghargaan atas “gaji” yang terbaik sampai-sampai pelayanan pendidikan pun biasa – biasa saja. Itu di antara masalah yang terjadi dan menjadi problematika yang tidak sedikit dibicarakan di lingkungan masyarakat terbawah. Belum lagi masih tidak sedikit ketimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan sampai menimbulkan masalah di babak – babak baru yang tak pernah usai meski presiden telah berganti – ganti. Disini ayo kita coba kupas tentang masalah edukasi Indonesia yang tak pernah tuntas dan semestinya dirapikan oleh petugas negara. Simak kabarnya

Masalah Pendidikan yang Tak Pernah Tuntas

Kesenjangan sosial dalam dunia pendidikan
Kesenjangan sosial memang menjadi soal yang sangat urgen di negeri ini. Dan urusan ini yang pun menjadi penyebab tingkat edukasi antar satu provinsi dan provinsi beda begitu tidak sebanding. Jika memang bercermin di lokasi yang terdapat di Pulau Jawa, laksana halnya di DKI Jakarta, Jawa Barat dan pun Yogyakarta memang disana edukasi sudah paling baik. Dan hal bertolak belakang kalau anda lihat edukasi yang terdapat di Bangka Belitung atau di Kalimantan atau wilayah lain dimana disana bahkan infrastrukturnya saja tidak begitu memungkinkan.

Sistem Ujian Nasional
Masalah beda yang pun kemungkinan hadir dalam edukasi yang terdapat di Indonesia yakni sistem ujian nasional. Dimana Dosen UIN Sunan Ampel dan Ketua Majelis Dikdasmen pun mengatakan bahwa seluruh pihak turut mesti aktif dan berkomitmen atas ujian nasional supaya tidak terjadi kesimpangsiuran dalam tata seperti ujian nasional yang diadakan bersamaan dan serentak di negeri ini.

Berdasarkan keterangan dari Biyanto pribadi, bahwa capaian nilai anak dalam ujian nasional sebetulnya bukan destinasi utama dari pendidikan. Dan ujian ini pun harus dicerna sebagai di antara tahapan yang mesti dilewati siswa guna menapaki jenjang edukasi yang selanjutnya. Karena tersebut sebenarnya dalam ujian nasional anak mesti konsentrasi berlaku jujur. Tak butuh malu dengan nilai yang tidak cukup baik atau lebih rendah dari rekan – teman, yang urgen jujur.

Infrastruktur edukasi yang tidak cukup memadai
Ada tidak sedikit infrastruktur yang sebetulnya sangat urgen tetapi pun masih belum digenapi sehingga menciptakan sistem edukasi tidak terselenggara dengan lancar. Ini yang sebetulnya harus dirapikan kembali oleh pemerintah.

Demikian tidak banyak informasi mengenai Masalah Pendidikan yang Tak Pernah Tuntas. Semoga menjadi informasi yang berfungsi untuk Anda.

Sumber : http://av1611.org/newslink.php?news_link=http%3A%2F%2Fwww.pelajaran.co.id