KEBIJAKAN PERDAGANGAN KOMODITAS PERTANIAN MASA MENDATANG 

KEBIJAKAN PERDAGANGAN KOMODITAS PERTANIAN MASA MENDATANG 

Kebijakan perdagangan komoditas pertanian Indonesia dapat dibedakan atas peran komoditas itu dalam perdagangan internasional, yaitu:

(1)      Melakukan proteksi terhadap komoditas substitusi impor, khususnya komoditas-komoditas yang banyak diusahakan oleh petani. Komoditas yang dijadikan pilihan untuk mendapat proteksi adalah beras, jagung, kedelai dan gula;

 (2) Melakukan promosi terhadap komoditas-komoditas promosi ekspor, khususnya komoditas-komoditas perkebunan yang banyak diusahakan oleh petani. Komoditas yang dijadikan pilihan untuk mendapat promosi adalah karet, kopi, coklat, CPO dan lada.

         Untuk operasionalisasi kebijakan yang harus diemban pemerintah, perlu diperhatikan tiga pilar yang merupakan elemen kebijakan yang terdapat dalam perjanjian perdagangan komoditas pertanian (AoA). Ketiga pilar itu adalah: (1) Akses pasar; (2) Subsidi domestik; dan (3) Subsidi ekspor. Ketiga pilar itu terkait yang satu dengan yang lainnya, sehingga tidaklah tepat apabila melihat perjanjian itu dari aspek akses pasar saja, dengan melupakan pilar yang lainnya. Subsidi ekspor komoditas pertanian yang dilakukan oleh suatu negara, misalnya, akan berdampak luas terhadap pasar ekspornya, sehingga berpengaruh buruk terhadap daya saing ekspor negara lain yang tidak memberikan subsidi ekspor. Demikian pula subsidi domestik yang diberikan oleh suatu negara terhadap petaninya, dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat, karena petani di negara itu mampu menghasilkan produk dengan biaya yang lebih rendah. Dalam konteks ini, perhatian yang selama ini diberikan oleh pemerintah terhadap akses pasar untuk komoditas beras, jagung, kedelai dan gula, hendaknya dapat diperluas dengan memanfaatkan pilar-pilar lainnya serta mencakup berbagai komoditas promosi ekspor.  Untuk itu, kebijakan perdagangan komoditas pertanian dalam jangka menengah dan jangka panjang, harus didasarkan atas sasaran sebagai berikut: 1. Memberikan proteksi terhadap komoditas beras, agar 95 persen dari kebutuhan nasional dapat dipenuhi dari produksi beras di dalam negeri; 2. Memberikan proteksi terhadap komoditas jagung, kedelai dan gula, agar 80 persen dari kebutuhan nasional dapat dipenuhi dari produksi jagung, kedelai dan gula di dalam negeri; 3. Meningkatkan ekspor CPO dengan laju 10 persen/tahun, sementara untuk komoditas karet, kopi, coklat dan lada dapat meningkat dengan laju 5 persen/tahun; 4. Menyediakan subsidi domestik dalam bentuk subsidi pupuk dan bunga kredit, sehingga para petani dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas produk yang dihasilkan.

Satu catatan yang harus diperhatikan dalam kebijakan perdagangan di Sektor Pertanian adalah adanya keberpihakan pemerintah ke pada petani produsen. Contoh klasik dari ketidak-berpihakan pemerintah terhadap petani produsen, terlihat dari penerapan pajak ekspor produk-produk minyak sawit dengan suatu skema yang menetapkan harga patokan kena pajak. Untuk CPO ditetapkan harga patokan sebesar US $ 435/ton, dan apabila harga fob di atas itu, maka selisihnya akan dikenakan pajak ekspor dengan tingkatan yang berbeda. Penerapan kebijakan ini ternyata tidak saja merugikan petani kelapa sawit dan produsen CPO, tetapi juga memberikan efek yang negatif terhadap penerimaan pemerintah. Fenomena ini sesuai dengan penelitian bahwa ekspor Sektor Pertanian tidak pernah memperoleh insentif yang memadai untuk berkembang, sehingga petani produsen tetap menghadapi berbagai kesulitan di tengah peningkatan permintaan pangan dunia. Untuk mencapai sasaran perdagangan komoditas ini , maka diperlukan kebijakan program sebagai berikut: 1. Program peningkatan kualitas dan daya saing komoditas beras, jagung, kedelai dan gula melalui peningkatan efisiensi pada kegiatan produksi, pasca panen dan pengolahan hasil; 2. Program Penelitian dan Pengembangan Padi, Jagung dan Kedelai yang diarahkan untuk menciptakan dan mengembangkan varietas yang sesuai dengan permintaan di pasar domestik dan pasar dunia. Untuk itu, orientasi penelitian pemuliaan dan bioteknologi tanaman pangan harus diubah, dari menghasilkan varietas yang berdaya hasil tinggi menjadi varietas dengan kualitas yang sesuai dengan permintaan. 3. Program Pengembangan Industri Pertanian, khususnya komoditas perkebunan, yang berorientasi pada pengembangan produk-produk yang sesuai dengan permintaan di pasar dunia. Cepatnya perubahan permintaan di pasar dunia harus dapat diantisipasi, sehingga produk ekspor yang dihasilkan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi. 4. Sementara itu,  Perdagangan dan Atase Pertanian yang ada dapat dimanfaatkan sebagai “intelijen” yang memberikan informasi terhadap setiap perubahan perilaku konsumen di negara-negara tujuan ekspor. Dengan demikian, industri pertanian di dalam negeri dapat melakukan penyesuaian terhadap perubahan permintaan di pasar dunia.

 

https://radiomarconi.com/