contoh doktrin aliran asy’ariyah

Sekte-Sekte Murji’ah

Kemunculan sekte-sekte dalam kelompok Murji’ah tampaknya dipicu oleh perbedaan pendapat dikalangan para pendukung Murji’ah. Harun Nasution secara garis besar mengklasifikasikan murji’ah menjadi dua sekte, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Murji’ah moderat berpendirian bahwa pendosa besar tetap mukmin, tidak kafir, tidak pula kekal di dalam neraka. Mereka di siksa sebesar dosanya, dan bila di ampuni oleh Allah sehingga tidak masuk neraka sama sekali.
Harun nasution menyebutkan bahwa sekte murji’ah yang ekstrim adalah yang berpandangan bahwa keimanan terletak didalam kalbu. Adapun ucapan dan perbuatan tidak selamanya menggambarkan apa yang ada didalam kalbu. Oleh karena itu, segala ucapan dan perbuatan seseorang yang menyimpang dari kaidah agama tidak berarti menggeser atau merusak keimanannya, bahkan keimanannya masih sempurna dalam pandangan Tuhan.
Adapun yang bergolongan ekstrim adalah Al-jahmiyah, Ash- Shalihiyah, Al- Yunusiyah, Al-Ubaidiyah, dan Hasaniyah.

Pandangan kelompok ini dapat di jelaskan seperti berikut ;

a. Jahmiyah, kelompok jahm bin shafwan dan para pengikutnya, berpandangan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan kemudian menyatakan kekufurannya secara lisan, tidaklah menjadi kafir karena iman dan kufur itu bertempat di dalam hati bukan pada bagian lain dalam tubuh manusia.
b. Shalihiyah, kelompok Abu Hasan Ash-Shalihi, berpendapat bahwa iman adalah mengetahui Tuhan, sedangkan kufur adalah tidak tahu Tuhan. Shalat bukan merupakan ibadah kepada Allah. Yang disebut ibadah adalah iman kepada-Nya dalam arti mengetahui Tuhan. Begitu pula zakat, puasa, dan haji bukanlah ibadah, melainkan sekedar menggambarkan kepatuhan.
c. Yunusiyah dan Ubaidiyah melontarkan pertanyaan bahwa melakukan maksiat atau perbuatan jahat tidaklah merusak iman seseorang. Mati dalam iman, dosa-dosa dan perbuatan-perbuatan jahat yang dikerjakan tidaklah merugikan orang yang bersangkutan. Dalam hal ini, muqatil bin sulaiman berpendapat bahwa perbuatan jahat, banyak atau sedikit, tidak merusak iman seseorang sebagai musyrik (polytheist).
d. Hasaniyah menyebutkan bahwa jika seorang mengatakan, “ saya tahu Tuhan melarang makan babi, tetapi saya tidak tahu apakah babi yang diharamkan itu adalah kambing ini, “ maka orang tersebut tetap mukmin, bukan kafir. Begitu pula orang yang mengatakan “ saya tahu Tuhan mewajibkan naik haji ke ka’bah, tetapi saya tidak tahu apakah ka’bah di india atau di tempat lain.[1]


Sumber: https://pendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/

materi pancasila sebagai etika

PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK

1. Pengertian Etika

Sebagai suatu usaha ilmiah, filsafat dibagi menjadi beberapa cabang menurut lingkungan bahasanya masing-masing. Cabang-cabang itu dibagi menjadi dua kelompok bahasan pokok yaitu filsafat teoritis dan filsafat praktis. Kelompok pertama mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan kelompok dua membahasbagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada tersebut. Jadi filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu, misalnya hakikat manusia, alam, hakikat realitas sebagai suatu keseluruhan, tentang pengetahuan, dan lain sebagainya.dalam hal ini filsafat teoritis mempunyai maksud yang berkaitan erat dengan hal-hal yang bersifat praktis, karena pemahaman yang dicari menggerakan kehidupannya. Etika termasuk kelompok filsafat praktis dan dibagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika khusus. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral (Suseno, 1987). Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia (Suseno, 1987). Etika khusus sendiri dibagi lagi menjadi dua, yakni etika individual dan etika sosial. Etika individual yaitu membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri, juga suara hati terhadap Tuhannya. Sedangkan etika sosial yakni membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat yang merupakan suatu bagian terbesar dari etika khusus.
Etika berkaitan dengan masalah nilai karena etika pada pokoknya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai “susila” dan “tidak susila”, “baik” dan “buruk”. Sebagai bahasan khusus, etika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bijak.
Kualitas-kualitas ini dinamakan kebijakan yang diwakilkan dengan kejahatan yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak bersusila. Sebenarnya etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia (Kattsoff, 1986). Dapat juga dikatakan bahwa etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungan dengan tingkah laku manusia.

RECENT POSTS

ideologi pembangunan

Klasifikasi Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diklasifikasikan melalui :

1. Dilihat dari kandungan muatan suatu ideologi, setiap ideologi mengandung di dalamnya sistem nilai yang diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai-nilai itu akan merupakan cita-cita yang memberi arah terhadap perjuangan bangsa dan negara.
2. Sistem nilai kepercayaan itu tumbuh dan dibentuk oleh interaksinya dengan berbagai pandangan dan aliran yang berlingkup mondial dan menjadi kesepakatan bersama dari suatu bangsa.
3. Sistem nilai itu teruji melalui perkembangan sejarah secara terus-menerus dan menumbuhkan konsensus dasar yang tercermin dalam kesepakatan para pendiri negara (the fouding father).
4. Sistem nilai itu memiliki elemen psikologis yang tumbuh dan dibentuk melalui pengalaman bersama dalam suatu perjalanan sejarah bersama, sehingga memberi kekuatan motivasional untuk tunduk pada cita-cita bersama.
5. Sistem nilai itu telah memperoleh kekuatan konstitusional sebagai dasar negara dan sekaligus menjadi cita-cita luhur bangsa dan negara.[2]
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pancasila ideologi nasional dipahami dalam perspektif kebudayaan bangsa dan bukan dalam perpektif kekuasaan, sehingga bukan sebagai alat kekuasaan. Pancasila selaku Ideologi Nasional, Pancasila Memiliki Beberapa Dimensi :
a. Dimensi idealistis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila yang bersifat sistematis dan rasional yaitu hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam 5 sila pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, maka dimensi idealistis pancasila bersumber pada nilai nilai filosofis yaitu filsafat pancasila.
b. Dimensi normatif, yaitu nila- nilai yang terkandung dalam pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum indonesia.
c. Dimensi realistis, yaitu suatu harus mampu mencerminkan realita yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu pancasila selain memiliki dimensi nilai nilai normatif, maka pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari hari dalam kaitannya bermasyarakat maupun dalam aspek penyelenggaraan negara.

BAB III
PENUTUP
Kesimpulan

Ideologi adalah pengetahuan tentang gagasan – gagasan, pengetahuan tentang ide – ide, sceince of ideas atau ajaran tentang pengertian – pengertian dasar. Ideologi secara fungsional merupakan seperangkat gagasan tentang kebaikan bersama atau tentang masyarakat dan negara yang dianggap paling baik. Pancasila sebagai ideologi terbuka bermaksud bahwa keterbukaan ideologi pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar pancasila tetapi mengeksplisitkan wawasannya secara kongkrit , sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual.


Sumber: https://www.dosenpendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/

implementasi pancasila sebagai ideologi nasional

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL

Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari kata ‘idea’ yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar dan cita-cita. Sedangkan ‘logos’ berarti ilmu, maka secara harfiah pengertian ideologi adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian dasar. Dalam pengertian sehari-hari ‘idea’ berarti cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap, yang harus dicapai, sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau faham. Memang pada hakikatnya antara dasar dan cita-cita itu sebenarnya dapat merupakan satu kesatuan. Dasar ditetapkan karena ada cita-cita yang mau dicapai. Sebaliknya, cita-cita ditetapkan berdasarkan atas suatu landasan, asas atau dasar yang telah ditetapkan pula. Dengan demikian ideologi mencakup pengertian tentang ide-ide, pengertian dasar, gagasan-gagasan, dan cita-cita. Jadi ‘ ideologi’ secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sisitematis, yang menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia tertentu dalam berbagai bidang kehidupan.
a. Bidang politik
b. Bidang sosial
c. Bidang Kebudayaan
d. Bidang keagamaan
Masalah ideologi negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegeraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikiatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut:
a. mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan
b. Oleh karena itu mewujudakan suatu asas kerohanian, padangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangakan dan di pertahankan dengan kesediaan berkorban

B. Asal Mula Pancasila
Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideology bangsa dan negara Indonesia bukan terbentuk secara mendadak, namun melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Secara kausalitas Pancasila sebelum disyahkan menjadi dasar filsafat negara dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri, yang berupa adapt istiadat, religius dan kebudayaan. Kemudian para pendiri negara secara musyawarah, anatara lain sidang BPUPKI pertama, Piagam Jakarta. Kemudian BPUPKI kedua, setelah kemerdekaan sebelum sidang PPKI sebagai dasar filsafat negara RI. Asal mula Pancasila dibedakan menjadi 2 macam, yaitu asal mula yang langsung dan tidak langsung.
1) Asal Mula Langsung
Asal mula yang langsung terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu asal mula yang sesudah dan menjelang Proklamasi kemerdekaan. Rincian asal mula langsung Pancasila menurut notonagoro, yaitu :
a. Asal Mula Bahan (Kausa Materialis)
Nilai-nilai yang merupakan unsur-unsur Pancasila digali dari Bangsa Indonesia yang berupa adat-istiadat, religius. Dengan demikian pada bangsa Indonesia sendiri yang terdapat dalam kepribadiandan pandangan hidup.
b. Asal Mula Bentuk (Kausa Formalis)
Bentuk Pancasila dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945. Asal mulanya adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta serta anggota BPUPKI.
c. Asal Mula Karya (Kausa Efisien)
Asal mula dengan menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah.
d. Asal Mula Tujuan (Kausa Finalis)
Tujuannya : untuk dijadikan sebagai dasar negara. Para anggota BPUPKI dan Soekarno – Hatta yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebelum ditetapkan oleh PPKI.
2) Asal Mula Tidak Langsung
Adalah asal mula yang terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan sehari-hari bangsa Indonesia perincian asal mula tidak langsung :
1. Unsur-unsur Pancasila tersebut sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Nilai-nilainya yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan.
2. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Nilai-nilainya yaitu adat istiadat, kebudayaan dan religius. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman memecahkan problema.
3. Asal mula tidak langsung Pancasila pada hakikatnya bangsa Indonesia sendiri (Kausa Materealis).[1]


Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/jasa-penulis-artikel/

Penjualan langsung

Penjualan langsungPenjualan langsung

            Penjualan langsung merupakan cara penjualan di mana penjual langsung berhubungan, berhadapan atau bertatap muka dengan calon pembeli atau langganannya.
Disini pembeli dapat langsung mengemukakan keinginannya bahkan sering terjadi tawar-menawar untuk mencapai kesesuaian. Penjual sebagai alat penghubung bagi perusahaan dan sebagai wakil perusahaan dalam menghadapi pembeli dapat membantu pembeli untuk menetukan pilihannya.

 

Tetapi sering terjadi bahwa penjual justru mempengaruhi pembeli dalam proses pembeliannya. Penjualan langsung ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penjualan melalui toko dan penjualan diluar toko.

1)      Penjualan Melalui toko

Penjualan melalui toko ini sering dilakukan untuk penjualan eceran. Namun, tidak berarti bahwa penjualan eceran itu selalu dilakukan melalui toko. Penjualan partai besar dapat dilakukan oleh penjual yang memiliki took. Dalam penjualan ini, pembeli harus datang ke toko untuk mendapatkan kebutuhannya. Jadi, transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli itu terjadi di toko. Semua contoh barang yang ditawarkan oleh penjual ditempatkan di toko.

 

RECENT POSTS

 SISTEM PENJUALAN

 SISTEM PENJUALAN SISTEM PENJUALAN

            Penjualan adalah suatu proses kegiatan penyerahan barang atau jasa berdasarkan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang terkait dalam kegiatan itu. Orang yang menyerahkan barang atau jasa disebut penjual. Setelah penyerahan barang itu, maka penjual akan menerima sejumlah uang (sesuai harga) dari pembeli yang membeli barang atau jasa tersebut. Bentuk penyerahan barang atau jasa tersebut dapat dilakukan sepenuhnya dengan cara pemindahan fisik atau hanya pemindahan hak saja. Sebenarnya suatu penjualan sangat berkaitan erat dengan pengetahuan ilmu menjual. Yaitu kegiatan dengan cara mempengaruhi orang-orang at agar mau membeli barang atau jasa yang ditawarkan, sehingga terjadi suatu kesepakatan jual beli yang diakhiri dengan kepuasan antara penjual dan pembeli.

 

Untuk terjadinya suatu penjualan

 

, seorang penjual harus mengemukakan beberapa hal mengenai barang, antara lain :

  1. Penjelasan mengenai harga yang memadai untuk pemilihan barang yang ditawarkan.
  2. Faedah atau kegunaan barang.
  3. Kekhususan atau keistimewaan barang
  4. Keuntungan tertentu yang mungkin timbul dan diperoleh pembeli dari pemilihan barang itu.

 

sumber :

http://blog.dinamika.ac.id/arya/2020/07/08/jasa-penulis-artikel/

Alasan-alasan Penjualan

Alasan-alasan PenjualanAlasan-alasan Penjualan

Yang dimasud alasan penjualan adalah faktor-faktor yang dapat dikemukakan oleh penjual kepada calon pembeli mengenai barang-barang yang akan dijual. Misalnya, mengenai mutunya, manfaatnya, nilai ekonominya, dan sebagainya.Setiap perbuatan yang menunjukkan hal-hal yang menyenangkan calon pembeli itu disebut alas an-alasan penjualan.Misalnya, penjual mengatakan bahwa sarung ini tidak luntur. Setelah calon pembeli mendengar, menjadi sadar akan nilai dan keuntungan yang mungkin nanti diperolehnya bila membeli barang tersebut. Jika alasan penjual itu dapat sesuai dengan barang yang terjual, maka tentu calon pembeli dapat menjadi langganan kita.

  1. Teknik-teknik Penjualan

Untuk meyakinkan langganan atau calon pembeli supaya mau membeli, tidak dapat dipisahkan dari cara menawarkan. Dalam usaha meyakinkan pembeli, penjual harus berusaha memperkecil kekurangan-kekurangan yang terdapat pada barang dagangannya.Sebaliknya tunjukkanlah sikap kelebihan yang terdapat dalam barangnya, tetapi jangan lupa semua keterangan tersebut harus dapat dibuktikan. Dalam proses penjualan, saat-saat klimaks adalah pada saat pembeli akan mengambil keputusan untuk membeli. Kemudian baru hal-hal yang menyangkut harga, penyerahan dan berakhirlah suatu proses penjualan.

Sumber :

http://dewi_marisa12u.staff.ipb.ac.id/2020/07/12/jasa-penulisan-artikel/

 

Peran Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

Peran Pemerintah sebagai Pengatur Kegiatan Ekonomi

      Pemerintah memegang peranan penting sebagai pusat atau pengatur perekonomian. Dengan adanya pemerintah, akan ada perubahan dalam proses penentuan keseimbangan pendapatan nasional. Seperti pungutan pajak yang berfungsi untuk mengurangi pengeluaran agregat dengan mengurangi pengeluaran rumah tangga. Selain itu pajak dapat membuat pemerintah menaikkan pembelanjaan yang bersifat agregat. Perekonomian 3 sektor tidak melibatkan proses ekspor dan import, sehingga perekonomian 3 sektor dinamakan sebagai kegiatan ekonomi tertutup.

      Selain sebagai pengatur, pemerintah juga memiliki peranan sebagai konsumen produk barang dan jasa. Pemerintah harus menggunakan berbagai produk seperti alat-alat kantor, kelengkapan Negara, jasa aparatur Negara dan lain-lain, Pemerintah memiliki tugas sebagai prosusen yang mengelola berbagai perusahaan Negara untuk menghasilkan produk yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Contoh: air,gas, listrik,dll.

       Pajak Pemerintah memiliki tugas untuk menarik pajak dari setiap wajib pajak untuk mempertahankan stabilitas ekonomi Negara.

 

RECENT POSTS

Masalah Makro Ekonomi Dan Kebijakan Fiskal

Masalah Makro Ekonomi Dan Kebijakan Fiskal

Masalah Makro Ekonomi Dan Kebijakan Fiskal
Langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjannya dengan maksud unttuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi dinamakan kebijakan fiskal . Dalam suatu perekonomian tertutup, yaitu perekonomianyang tidak menjalankan kegiatan perdagangan luar negeri. Dua masalah makro ekonomi yang utama adalah pengangguran dan inflasi.

Pada hakekatnya kebijakan fiskal tersebut merupakan kebijakan T (mengubah tarif-tarif pajak) dan kebijakan G (mengubah pengeluaran pemerintah) dengan tujuan untuk mempengaruhi aktivitas perekonomian yang bersangkutan sesuai dengan sasaran-sasaran yang digariskan oleh pemerintah yang bersangkutan .

Masalah pengangguran dan inflasi

Tingkat kegiatan ekonomi negara yang wujud pada suatu waktu tertentu adalah berbentuk salah satu dari tiga keadaan berikut:
-Mencapai tingkat konsumsi tenaga kerja penuh
-Menghadapi masalah pengangguran
-Menghadapi masalah inflasi

 

Sumber :

http://www.unmermadiun.ac.id/sewulan/index.php/2020/07/situs-jasa-penulis-artikel/

Multiplier pengeluaran pemerintah

Multiplier pengeluaran pemerintah
Multiplier pengeluaran pemerintah

Sistem pajak tetap
Dalam perekonomian yang menggunakan sistem pajak tetap, nilai multiplier pengeluaran pemerintah adalah 1/(1-b) dan kenaikan pendapatan nasional (ΔY) dapat dihitung dengan persamaan:

ΔY= 1/(1-b) ΔG

Sistem pajak proporsional
Dalam perekonomian yang menggunakan sistem pajak proporsional, nilai multiplier pengeluaran pemerintah adalah 1/(1-b+bt) dan kenaikkan pendapatan ΔY dapat dihitung menggunakan persamaan:
ΔY= 1/(1-b+bt) ΔG

Multiplier pajak

Sistem pajak tetap
Pengurangan pajak sebanyak ΔI akan menambah PN (ΔY) sebanyak b/(1-b) dikali dengan pengurangan pajak yang dilakukan. Dalam pajak tetap nilai multiplier perubahan pajak (MT) adalah:
M_T= ΔY/ΔT= b/(1-b )

Sistem pajak proporsional
Pertambahan dalam pendapatan nasional (ΔY = Y2 – Y) dapat ditentukan dengan menggunakan formula:
ΔY= 1/(1-b+bt) (tΔT)
atau
ΔY= b/(1-b+bt) (ΔT)

Sumber :

https://mhs.blog.ui.ac.id/abd.jalil/jasa-penulis-artikel/