Pengertian Hukum Perdata

Apa itu hukum perdata? Ketika kita membaca buku tentang hukum, maka kita akan mencari pendapat yang berbeda dari sarjana yang berbeda atau memiliki jenis definisi hukum perdata yang berbeda, tetapi perbedaan tersebut tidak berarti bahwa ada kontradiksi yang jelas kecuali untuk menunjukkan perbedaan penekanan, dan bukan untuk menunjukkan perbedaan yang berbeda.

Pengertian Hukum Perdata Menurut Para Ahli

Menurut Subekti
“Hukum perdata dalam arti luas mencakup semua hukum materi pribadi, yaitu semua hukum dasar yang relevan dengan kepentingan individu.”

Opini Sri Soedewi Masjchoen Sofwan
“Hukum perdata adalah hukum yang berlaku antara satu warga negara dengan warga lainnya.”

Dene Wirjono Prodjodikoro
“Civil law merupakan rangkaian hukum antara individu atau badan hukum mengenai hak dan kewajiban. Ia berbicara khusus kepada para ulama tentang masalah civil law sebagai hukum yang berkaitan dengan individu (privat) bukan common law sebagai hukum. Yang menjadi perhatian publik (masyarakat). ).

Oleh Asis Safioedin
“Hukum adalah civil law yaitu aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan hukum antara manusia dengan manusia lainnya (antara subjek hukum dan subjek hukum) dalam masyarakat dengan menekankan pada pentingnya individu tersebut.”

Hukum perdata disebut juga hukum perdata atau hukum pribadi
Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum perdata waktu tertentu sehubungan dengan penuntutan orang / badan hukum dengan orang lain / badan hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan (badan pribadi / badan hukum). Undang-undang perdatalah ditentukan dan ditentukan, sehingga masyarakat dapat saling mengenal dan menghormati hak dan kewajiban di antara mereka masing-masing sehingga kepentingan masing-masing dapat tertutup dan dilindungi dengan sebaik-baiknya.

Hukum Perdata Artinya Pemilik Dan Hukum Perdata
Pengertian Hukum Perdata tentang hukum yang tertuang dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) atau disebut juga Burgelijk Wetboek (BW), Hukum Niaga (KUHD) disebut juga Wetboek van Koophandel (WvK) dan lain-lain. yang lain disebut sebagai undang-undang tambahan. Hukum koperasi, hukum nama bisnis.

Hukum perdata dengan pengertian yang sempit tentang masing-masing hukum dalam buku Civil Law (BW). Dengan kata lain, hukum perdata umum memuat semua aturan hukum perdata baik yang tercantum dalam KUH Perdata / BW maupun dalam KUHD dan Undang-Undang lainnya.

Hukum Perdata (Sebagaimana tertuang dalam KUH Perdata / BW) terkait dengan hukum perdagangan (KUHD). Hal ini terlihat jelas dari isi pasal 1 KUHD. Hubungan kedua undang-undang tersebut dikenal dengan adegium “Lex specialis derogat legi generali (hukum khusus: KUHP tidak termasuk hukum umum: KUH Perdata).

Sumber: www.blog.malavida.co.id