Kebijakan Pemerintah Tentang Kepariwisataan.

Kebijakan Pemerintah Tentang Kepariwisataan.

Undang-undang peraturan pemerintah

Mengingat pariwisata Indonesia kini berkembang dengan pesat dan perolehan devisa semakin bertambah karenanya sebagai kebijaksanaan pembangunaan 5 tahun ke- VI disektor pariwisata ini Majelis Permusyarwatan Rakyat (MPR ), dengan ketetapan NO. II/ MPR/ 1993. mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bab IV merumuskan bahwa, pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisaa menjadi sector andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi, termasuk kegiatan sector lain yang terkait, sehingga lapangan kerja pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, dan pendapatan Negara serta peningkatan peneriamaan devisa Negara melalui upaya pengembangan dan pendaya gunaan berbagai potensi kepariwisataan nasioanal.(Pendit, N, S. 1994 : 11).

Sebagai antispasi perkembangan dunia pariwisata yang telah mengglobal sifatnya, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang No. 9. tahun 1996 tentang kepariwisataan, dengan ketentuan sebagai berikut.

1        Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

2        Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan pariwisata.

3        Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungandengan wisata,termasuk pengusaha obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.

4        Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.

5        Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelengarakan jasa pariwisata atau menyediakan, mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang tersebut.

PEMBAHASAN

            Banyak teori dan contoh yang menunjukkan bahwa aktifitas wisata dapat peran yang signifikan dalam pembiayaan program-program konservasi lingkungan hidup. Namun, tetap harus diperhatikan bahwa aktifitas wisata juga mempunyai potensi untuk ikut serta mengarahkan pada kerusakan lingkungan (Hakim, Lukman :116).

            Para perencana pembangunan sering mengemukakan argumentasi bahwa untuk meningkatkan taraf perekonomian msyarakat sekitar hutan, dimana sebagian besar adalah kawasan lindung atau kawasan dengan tingkat keanekaragaman tinggi, para pemerhati lingkungan, konservasoinis, dan pihak-pihak pelestari lingkungan hidup melihat bahwa pembangunan yang akan dilakukan merupakan ancaman nyata terhadap keanekaragaman hayati  yang ada didalam atau sekitar kawasan yang akan dikembangkan (Beatley, 1997) (Hakim, Lukman :117).

            Lebih jauh, banyak peneliti yang menyebutkan bahwa pembangunan jalan raya mempunyai banyak pengaruh terhadap objek-objek wisata. Jalan raya menjadi ancaman bagi keaneka ragaman hayati disekitarnya, karena memberikan efek fragmentasi habitat, koridor bagi penyebaran hama, dan penyakit. Sesutau yang tidak kalah penting yaitu kejadian tertabraknya satwa oleh pengendara mobil atau jenis angkutan lainnya (Hakim, Lukman :118).

            Dampak wisata lainnya terhadap lingkungan yang dapat diamati dan dirakasan yakni masalah limbah. Limbah yang dihasilkan pengunjung menjadi masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi kualitas daerah tujuan wisata. Hal itu mudah terjadi, dimana ukuran daerah tujuan wisata mempunyai ukuran yang kecil, limbah cair biasanya datang dari hotel , wisma dan restaurant yang tersebar pada destinasi wisata. Tidak dapat dihindari bahwa tempat-tempat tersebut merupakn bagian dari akomodasi ekotorisme. Namun, perhatian dan penanganan limbah cair yang dihasilkan seringkali sangat kurang. Untuk mengatasi populasi air yang terjadi, dua strategi yang umumnya ditempuh yaitu mereduksi sumber-sumber pencemar dan melakukan perlakuan terhadap limbah cair agar tidak dapat memhahayakan lingkungan (Hakim, Lukman :119).

Sumber: https://carbomark.org/