UUD No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme

UUD No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme

UUD No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme

UUD No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme
UUD No 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme

Undang-Undang ini mengatur mengenai alat bukti elektronik sesuai dengan Pasal 27 huruf b yaitu alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Salah satu ketentuan yang dapat dipedomani dalam hal barang bukti Adalah ketentuan pada pasal 36

KUHAP yang mengatur tentang barang bukti yang dapat disita yaitu :

  1. Benda atau tagihan tersangka / terdakwa yang seluruh atau sebagai diduga diperoleh dari tindak pidana.
  2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana.
  3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang – halangi penyidikan.
  4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana.
  5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

Khususnya untuk kejahatan komputer dalam kegiatan perbankan maka dokumen – dokumen yang berhubungan dengan kegiatan operasional perbankan tersebut ( Aplikasi transfer, Voucher, Nota Debet / Kridit dan lain – lain ). Yang menjadi kendala adalah barang bukti berupa Sotware yang dapat dengan mudah dihilangkan atau dirusak, maka kecepatan dan ketepatan dalam bertindak hanya dapat dilakukan oleh petugas itu sendiri dalam hal ini penyidik tidak dapat berbuat banyak, apalagi jika laporan atau kasus berikutnya setelah berselang beberapa hari atau minggu.

Perlu diketahui, bahwa komputer dikenal sebagai “ THE UNSMOKING GUN “ yaitu senjata yang tidak meninggalkan bekas, tidak berhubungan langsung dengan korban, tidak menggunakan kekerasan namun dapat menimbulkan kerugian dalam jumlah yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Memperhatikan uraian tersebut diatas, maka antisipasi ancaman dan penanggulangan Cyber Crime di Indonesia perlu dilakukan melalui pengkajian yang mendalam, terutama tentang penggunaan teknologi canggih dibidang komunikasi yang belum terwadahi dalam ketentuan perundang – undangan yang mampu memagari dan mencegah meluasnya Cyber Crime. Upaya yang dipandang perlu dalam rangka mengantisipasi terhadap meningkatnya ancaman Cyber Crime

dimasa yang akan datang baik secara tehnis maupun terhadap kualitas sumber daya manusianya. Antara lain dengan mewujudkan Corporate Scurity ( Kerja sama pengamanan ) berupa pengamanan industri ( Industrial Scurity ) yang tidak saja mencakup pengamanan pabrik, tetapi diartikan secara luas termasuk perbankan, hotel , pasar swalayan, Departemen Store, Kantor Kantor Pemerintah

Baca Juga :