Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
Landasan Hubungan UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia

a)Pancasila sebagai Ideologi Negara
Dalam pembahasan sebelumnya telah disebutkan bahwa Pancasila merupakan falsafah bangsa.
b)UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusi
Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari Proklamasi Kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang.
c)Implementasi Konsepsi UUD 1945 sebagai Landasan Konstitusi
d)Konsepsi Pertama tentang Pancasila sebagai Cita-cita dan Ideologi Negara
e)Konsepsi UUD 1945 dalam mewadahi Perbedaan Pendapat dalam Kemasyarakatan Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui adanya kemerdekaan, hak asasi manusia serta musyawarah dan mufakat.
f)Konsepsi UUD 1945 dalam Infrastruktur Politik
Infrastruktur politik adalah wadah masyarakat yang menggambarkan bhwa masyarakat ikut menentukan keputusan politik dalam mewujudkan cita-cita nasional berdasarkan falsafah banga.

J. Perkembangan Pendidikan Pendahuluan Bela Negara

Situasi NKRI terbagi dalam periode-periode
1. Tahun 1945 sejak NKRI di proklamasikan sampai 1965 disebut periode lama atau orde lama. Ancaman yang dihadapi datang dari dalam maupun luar langsung maupun tidak langsung menumbuhkan pikiran mengenai cara menghadapinya . Pada tahun 1945 , terbitlah produk Undang-Undang tentang pokok –pokok Perlawanan Rakyat dengan Nomor 29 tahun 1954. Sehingga terbentuklah organisasi perlawanan rakyat pada tingkat desa (OKD) dan Sekolah-sekolah (OKS).

2. Tahun 1965 sampai 1998 disebut periode baru atau orde baru. Ancaman yang dihadapi pada periode ini adalah tantangan non fisik. Pada tahun 1973 keluarlah ketetapan MPR dengan nomor IV/MPR/1973 tentang GBHN, dimana terdapat penjelasan tentang Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

3. Tahun 1998 disebut periode reformasi , untuk menghadapi perkembangan jaman globalisasi maka diperlukan undang –undang yang sesuai maka keluarlah Undang- Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur kurikulum pendidikan kewarga negaraan, yang kemudian pasal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud pendidikan kewarganegaraan adalah hubungan negara dengan warga negara, antar warga negara serta Pendidikan Pendaluaan Bela Negara.

Pendidikan kewarganegaraan di Perguruan Tinggi diberikan pemahaman filosopi secara ilmiah meliputi pokok- pokok pembahasan, yaitu : wawasan nusantara, Ketahanan Nasional, politik dan strategi nasional.

Sumber : https://belinda-carlisle.com/